Soal Dana Pensiun, Wa Ode Merasa Difitnah

"Itu tidak benar, sepersen pun Wa Ode Nurhayati tidak pernah menerima uang pensiun. Kami tentu merasa difitnah dengan isu ini. Seharusnya, DPR membantu ungkap korupsi DPID, kok malah menyerang Wa Ode dengan fitnah ke fitnah?" ujar Tony melalui pesan elektronik, Jumat (8/11/2013).

Tony menjelaskan, Wa Ode tidak pernah mengundurkan diri. Wa Ode, kata Tony, sempat diminta untuk mundur oleh Badan Kehormatan DPR, tetapi dia menolak karena tidak mau menerima uang pensiun. Menurut Tony, istrinya pun tidak pernah tahu bagaimana kelanjutan statusnya di DPR.

Tiba-tiba saja, Fraksi Partai Amanat Nasional sudah melakukan pergantian antar-waktu (PAW) terhadap Wa Ode. Tony dan Wa Ode mengaku dikejutkan lagi dengan kabar aliran dana pensiun. Tony menegaskan, Wa Ode tak pernah mau menerima dana pensiun itu.

"Kami menghindari hal-hal yang dapat mencederai rasa keadilan publik, termasuk menghindari terima pensiun," ucapnya.

Tony menilai data yang disampaikan anggota BK yang menyebutkan nama Wa Ode adalah fitnah.

"Kami meminta anggota BK yang menyebut nama istri saya untuk meminta maaf dan mengklarifikasi. Jadi, ingat, dulu anggota BK juga meminta rekening istri dibuka PPATK saat istri tidak sama sekali bermasalah hukum. Penting bagi BK DPR untuk bijak dan berhati-hati," katanya.

Dana pensiun

Para anggota DPR yang dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi ternyata masih mendapatkan dana pensiun. Dana pensiun itu didapat jika mereka diganti atau mengundurkan diri. Para mantan anggota dewan koruptor yang masih menerima dana pensiun itu ialah Muhammad Nazaruddin, Asad Syam (Partai Demokrat), Wa Ode Nurhayati (Partai Amanat Nasional), dan Panda Nababan (PDI Perjuangan).

Tak hanya mereka yang terkena kasus korupsi, anggota dewan yang mundur karena persoalan etika pun mendapat dana pensiun. Misalnya, mantan Ketua Fraksi Partai Gerindra Widjono Hardjanto yang hampir mendapat sanksi pemberhentian dari BK DPR karena masalah absensi dan politisi PKS Arifinto yang mundur setelah tertangkap kamera menonton video porno saat rapat paripurna.

Dana pensiun bagi anggota dewan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Selain itu, uang pensiun tersebut juga diberikan kepada anggota dewan yang diganti atau mundur sebelum masa jabatannya habis. Hal tersebut diatur dalam UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Uang pensiun bagi anggota DPR berjumlah 6-75 persen dari gaji pokok yang diterimanya selama aktif menjadi anggota DPR. Besaran uang pensiun juga didasarkan pada lamanya masa jabatan seorang anggota DPR.

Untuk dana pensiun bagi anggota dewan yang berhenti sebelum masa tugasnya selesai, baik karena cuti maupun diganti, Sekretariat Jenderal akan melihat terlebih dulu alasan penggantian itu.

"Jika diberhentikan tidak hormat, baru tidak mendapat dana pensiun," ujar Sekretaris Jenderal Winantuningtyastiti.