Ini Alasan Kapolri soal Lamanya Penyelidikan LHA Para Pegawai Pajak

Kompas.com - 05/11/2013, 18:08 WIB
Kapolri Jenderal Pol Sutarman kompas.com/dani prabowoKapolri Jenderal Pol Sutarman
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra

BANTEN, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman mengakui bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan hasil analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan para pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

"Laporan PPATK yang masuk ke kita cukup banyak. Itu mencakup (transaksi) rekening yang dicurigai," kata Sutarman seusai kegiatan penyematan baret bagi 140 Satgas Formed Police Unit Indonesia VI di Pantai Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Banten, Selasa (5/11/2013).

Bagaimana tindak lanjut dari seluruh laporan PPATK itu? Sutarman beralasan, penyidik mesti menyelidiki terlebih dulu laporan tersebut dengan mencari predikat awal kejahatan. Ia mencontohkan ketika menangani kepemilikan rekening gendut pejabat pemerintahan. Penyidik mesti mengetahui dulu dari mana asal uang pejabat tersebut. Jika cukup bukti merupakan hasil tindak pidana korupsi, penyidik akan menetapkan tersangka.

Menurut Sutarman, menentukan predikat awal kejahatan memerlukan penyelidikan yang cukup lama. "Kecuali ada undang-undang pembuktian terbalik, (tinggal meminta pemilik rekening membuktikan) dari mana duitnya, itu bisa dikenakan. Jadi kita tidak sembarangan," kata mantan Kepala Bareskrim Polri itu.

Sebelumnya, Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso mengatakan, PPATK sering melaporkan kasus dugaan aliran dana mencurigakan yang masuk ke rekening pegawai pajak kepada Polri dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.

Namun, dari sejumlah nama pegawai pajak yang dilaporkan, hanya beberapa kasus yang mencuat. Salah satunya, kasus yang melibatkan Denok Taviperiana dan Totok Hendrianto, dua mantan pegawai pajak, yang diduga menerima suap dari PT Surabaya Agung Industry Pulp and Paper (SAIPP) terkait penanganan restitusi pajak sebesar Rp 21 miliar.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Nasional
Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Nasional
Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X