KOMPAS.com
- Penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia dianggap barang usang. Terjadi pembiaran pelaku kekerasan serta impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM masa lalu. Ratifikasi konvensi internasional dan upaya penegakan HAM yang seolah-olah dijalankan pun justru digunakan sebagai mainan tawar-menawar politik.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah membuat rekomendasi terkait dengan pelanggaran HAM berat pada masa lalu, seperti peristiwa 1965-1966, kerusuhan Tanjung Priok, kerusuhan Mei 1998, dan operasi militer di Papua, yang semuanya tidak dituntaskan pemerintah karena menemui jalan buntu di Kejaksaan Agung.

Kasus lain, menurut komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution, sudah diproses hukum, tetapi hasilnya tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Semisal pembunuhan pejuang HAM, Munir bin Thalib, yang hingga kini dalang dari pembunuhan berencana tersebut tidak terungkap. Bahkan, terpidana Pollycarpus mendapat keringanan dari Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali yang diputuskan awal Oktober 2013.

Maneger Nasution menilai kasus berat itu akan sulit dituntaskan karena bergantung pada komitmen Kejaksaan Agung. Sementara Kejaksaan Agung sulit bertindak tanpa dukungan tegas Presiden Republik Indonesia.

Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, mengingatkan, dibutuhkan jiwa Presiden yang negarawan yang bisa menuntaskan kasus berat pelanggaran HAM pada masa silam yang terus menjadi beban bagi korban dan merusak citra Indonesia.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menyayangkan kondisi ini. Pemerintah Kerajaan Belanda, bekas penjajah Indonesia, saja berani meminta maaf atas kekerasan dan kejahatan perang dalam periode 1945-1949. Seharusnya Pemerintah RI yang berdaulat berani menuntaskan kasus kejahatan HAM pada masa lalu dan mencegah pembiaran kekerasan atas nama kepentingan kelompok ekstrem terhadap orang yang tidak berdaya dengan dalih perbedaan keyakinan dan lain-lain tanpa kecuali.

Didiamkan negara

Selain kejahatan pelanggaran HAM masa lalu yang tidak kunjung dituntaskan, pelanggaran HAM dan aksi kekerasan kelompok ekstrem juga terus dibiarkan penyelenggara negara dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini akan dijadikan preseden buruk bagi penegakan HAM pada 2014 dan masa mendatang.

Rapor merah HAM saat ini, menurut The Wahid Institute, terlihat jelas dalam pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang mencatat ada 274 kasus selama 2012. Angka tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2009 tercatat 121 insiden, tahun 2010 ada 184 peristiwa, dan tahun 2011 sebanyak 267 kasus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid mengungkap fakta dari 274 kasus pada 2012, sebanyak 166 pelanggaran justru dilakukan aparat negara. Tren itu bakal terus meningkat dari tahun ke tahun karena adanya pembiaran oleh pemimpin dan aparat negara.

Bentuk pelanggaran oleh aparat negara meliputi pembiaran, pelarangan pembangunan rumah ibadah, pelarangan kegiatan keagamaan, kriminalisasi keyakinan, pemaksaan keyakinan, dan intimidasi. Pelaku bervariasi dari polisi, satuan polisi pamong praja, TNI, bupati atau wali kota, hingga camat.

Direktur Setara Institute Hendardi menjelaskan, berdasarkan wilayah, kasus pelanggaran intoleransi agama terbesar selama 2012 terjadi di Jawa Barat (76 peristiwa), Jawa Timur (42 peristiwa), Aceh (36 peristiwa), dan Jawa Tengah (30 peristiwa).