Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buka Rekening untuk Terima Sumbangan, KPK Ingatkan Gita Wirjawan

Kompas.com - 01/11/2013, 18:01 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan telah membuka rekening khusus untuk menerima dana sumbangan sebagai peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat. Rekening itu dibuka atas nama pribadinya.

"Saya sudah buka rekening atas nama pribadi. Ini khusus untuk partisipasi saya di konvensi," kata Gita seusai menemui pihak Direktorat Gratifikasi KPK di lantai IV Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (1/11/2013).

Namun, Gita mengatakan belum menerima dana dari siapa pun yang masuk ke rekening itu. Untuk itu, Gita terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan KPK untuk mengetahahui apakah dana yang nanti diterimanya tergolong gratifikasi atau bukan. Gita mengaku akan terbuka dengan dana sumbangan yang diterimanya nanti.

"Sampai hari ini belum ada penerimaan dari siapa pun. Tentunya kita harus terbuka kemungkinan kalau nanti anggaplah merangkul aspirasi saya dan ingin membantu itu yang harus diperjelas aturannya," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengingatkan penyelenggara negara yang menjadi peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat untuk berhati-hati dalam menerima sumbangan. Pasalnya, sumbangan itu bisa saja bagian dari gratifikasi. Gratifikasi sendiri diatur dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Abraham menegaskan, sumbangan yang diberikan harus dilaporkan ke KPK. Seperti diketahui, Komite Konvensi Capres Partai Demokrat memperbolehkan 11 peserta konvensi menerima sumbangan untuk dana sosialisasi.

Peserta konvensi sebagian besar merupakan pejabat negara. Mereka adalah Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan), Dino Patti Djalal (Duta Besar RI untuk Amerika Serikat), Dahlan Iskan (Menteri BUMN), Ali Masykur Musa (anggota Badan Pemeriksa Keuangan), Marzuki Alie (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat), Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah), Hayono Isman (anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat), dan Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara). Selain penyelenggara negara, ada Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI), Pramono Edhie Wibowo (mantan Kepala Staf Angkatan Darat), dan Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com