Hakim MK, Jangan Salah Lagi Pilih Ketua MK!

Kompas.com - 01/11/2013, 09:03 WIB
Politisi Partai Gerindra sekaligus anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat KOMPAS.com/Indra AkuntonoPolitisi Partai Gerindra sekaligus anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Delapan hakim konstitusi yang tersisa dituntut tidak lagi melakukan kesalahan dalam memilih ketua Mahkamah Konstitusi seperti ketika memilih Akil Mochtar. Rencananya, Mahkamah Konstitusi akan memilih pemimpin baru pada Jumat (1/11/2013).

"Kepada delapan hakim MK yang akan memilih ketua, kita minta jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama," ujar anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, di Jakarta, Jumat (1/11/2013).

Martin menilai, pemilihan Akil menjadi Ketua MK menggantikan Mahfud MD beberapa bulan lalu merupakan keputusan yang fatal. Menurutnya, sulit dipercaya jika para hakim yang memilih Akil dahulu tidak saling mengenal integritas dan karakteristik masing-masing. Oleh karena itu, ia meminta agar semua hakim konstitusi meninggalkan ambisi pribadi dan mengutamakan kepentingan luas demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK.

Dia berharap agar para penjaga konstitusi bisa aklamasi dalam memilih ketua barunya dengan mempertimbangkan integritas dan jiwa kepemimpinan yang kuat. "Saya yakin kedelapan hakim MK ini tidak perlu diajari lagi, tapi sudah tahu siapa yang pantas harus mereka pilih menjadi ketua untuk memulihkan wibawa dan nama baik MK ke depan," ucap Martin.

Seperti diberitakan, MK akan memilih pengganti Ketua MK nonaktif Akil Mochtar yang tersangkut kasus dugaan korupsi ketika menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Akil sudah mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah memberhentikan sementara Akil sebagai Ketua MK.

Mekanisme pemilihan ketua MK mengacu Peraturan MK Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK. Dalam peraturan itu, setiap hakim MK berhak dipilih dan memilih ketua MK. Pemilihan ketua MK dilakukan dalam rapat pleno hakim yang harus dihadiri oleh minimal tujuh hakim konstitusi agar mencapai kuorum. Proses pemilihan diupayakan melalui musyawarah. Namun, jika tidak terjadi aklamasi, maka dilakukan voting. Hakim konstitusi yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua MK.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X