Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Soal Politik, Megawati ibaratnya Sudah Profesor Doktor..."

Kompas.com - 25/10/2013, 10:58 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah ingar-bingar survei soal bakal calon presiden, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap berpegang pada garis partai soal penentuan pencalonan itu. Keputusan penentuan calon dari partai ini merupakan kewenangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk memutuskannya. Tak ada keraguan pula soal pertimbangan Megawati.

"Begitu keputusan sudah dibuat, seluruh kader PDI Perjuangan akan bulat mendukungnya. Kami itu kader partai, pasti tertib," ujar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR Bambang Wuryanto, Jumat (25/10/2013). Menurut dia, kewenangan yang ada pada Megawati itu sudah pasti tetap melewati mekanisme untuk mengukur kapasitas bakal calon yang akan diusung, termasuk mendengar dan menyaring masukan dari kader dan pihak lain.

"Kami meyakini, Ibu Ketum kapasitasnya dalam berpolitik istilah dalam akademiknya sudah profesor doktor," kata Bambang beranalogi. Dengan pengalaman menjadi ketua umum partai selama 20 tahun, ujar dia, pengalaman Megawati sudah sangat matang untuk menyaring segala intrik politik nasional maupun internal partai.

"Jadi sekapasitas ibu ketum bisa terprovokasi dalam menentukan capres, saya kok tidak melihat (kemungkinan itu)," tegas Bambang. Dia balik mencontohkan pencalonan Jokowi untuk pilkada DKI Jakarta adalah salah satu bukti Megawati tak bisa diprovokasi. "Siapa bisa menebak kalau di Jakarta (PDI Perjuangan) usung Jokowi?" tanya dia.

Kasus pemilu kepala daerah yang lain juga mengukuhkan tentang kuatnya pemahaman dan insting politik Megawati. Bambang menyebutkan contoh pencalonan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah maupun Rieke Diah Pitaloka di Jawa Barat. "Nyatanya, keputusan itu tepat," ujar dia meski tak menyebutkan ketepatan tersebut berkorelasi 100 persen dengan kemenangan.

Karenanya, Bambang mempersilakan bila ada upaya provokasi termasuk melalui survei. "Silakan kalau ada upaya membangun persepsi, mengadu domba, tetapi saya yakini beliau tidak akan terprovokasi," ujar Bambang.

Survei dan provokasi

Beragam survei menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai topik utama pemberitaan. Pada satu waktu karena posisinya yang selalu merajai survei, belakangan namanya "hilang" dari deretan kandidat yang layak menjadi calon presiden dalam sebuah survei.

"Metodologi survei clear, tapi motifnya dipertanyakan (ketika nama Jokowi hilang)," ujar Bambang. Menurut dia, pada kondisi saat ini, layak diduga ada motif tertentu bila sampai nama Jokowi tak masuk bursa kandidat yang layak diperhitungkan.

Mungkin saja, ujar Bambang, di antara semua survei yang hasilnya dirilis sampai saat ini, terselip upaya membangun persepsi untuk kepentingan tertentu. Barangkali, ujar dia, bagi kelompok atau kepentingan tertentu, persepsi dinilai lebih penting daripada realita.

Pengamat politik Asep Warlan Yusuf pun berpendapat Megawati adalah politisi dan negarawan yang matang. "Pasti tidak akan menjadikan hasil survei sebagai variabel penting dalam menentukan calon presiden," ujar dia. Apalagi, imbuh Asep, bila kental terasa ada motif politik di balik hasil survei tertentu.

"Bu Mega pasti lebih mengedepankan soliditas partai, pertimbangan ideologi, serta loyalitas dalam memutuskan siapa capres yang akan ditentukan nanti," komentar Asep. Menurut dia pertimbangan utama lain yang akan dipakai Megawati adalah siapa pun calon yang diusung harus merepresentasikan penerus perjuangan ajaran Bung Karno.

Senada dengan Bambang, Asep melihat kematangan Megawati dalam menjaga ideologi dan menilai kapasitas kader dapat dilihat dari calon-calon yang diusung PDI Perjuangan dalam beberapa pemilu kepala daerah terakhir. Asep pun menyebutkan Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagai contoh pencalonan yang layak dikaji dari PDI Perjuangan.

"Kalaupun survei dibuat untuk membangun persepsi yang mengadu domba Jokowi dan Bu Mega, menurut saya itu tak akan berpengaruh," tegas Asep. Dia pun menambahkan Megawati adalah figur yang sangat jauh bila dibandingkan misalnya dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang kentara menjadikan survei sebagai salah satu rujukan pengambilan kebijakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com