Hukuman Terdakwa Psikotropika Ini Diperberat dari Setahun Jadi 20 Tahun

Kompas.com - 22/10/2013, 10:10 WIB
Ilustrasi timbangan hukum net/Kompas.comIlustrasi timbangan hukum
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
— Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar kembali membuat kejutan. Bersama Hakim Agung Sri Murwahuni dan Suryajaya, Senin (21/10/2013), mereka memperberat hukuman terdakwa kasus psikotropika dari 1 tahun menjadi 20 tahun penjara.

Adalah Ananta Lianggara alias Alung yang oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dihukum 1 tahun penjara karena tidak melaporkan penyalahgunaan psikotropika yang dilakukannya. Ia dinyatakan melanggar Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sebelumnya, jaksa menuntut Alung dengan 8 tahun penjara dan denda Rp 15 juta.

”Jaksa lalu mengajukan kasasi. Di MA, Alung dijerat dengan Pasal 60 Ayat (1) Huruf c UU No 5/1997. Terdakwa juga telah melakukan permufakatan jahat mengedarkan psikotropika sehingga terbukti melanggar Pasal 61 Ayat (1) Huruf c juncto Pasal 71 Ayat (1) UU No 5/1997,” ungkap Artidjo.
Hukuman maksimal atas pelanggaran Pasal 60 Ayat (1) Huruf c adalah 15 tahun penjara. Namun, karena melakukan permufakatan jahat, Alung dijatuhi pidana sepertiga dari masa pidana yang telah dijatuhkan. ”Maka, hukumannya kami tambahkan sepertiga dari 15 tahun (lima tahun) sehingga totalnya menjadi 20 tahun,” ujar Artidjo.

Perkara dengan nomor 2434 K/Pid.Sus/2012 itu masuk ke MA pada 18 Desember 2012 dan didistribusikan 29 Januari lalu. Putusan terhadap Alung dijatuhkan dengan suara bulat tanpa pendapat berbeda (dissenting opinion).

Alung, menurut MA, terbukti telah merekrut Timotius Ang alias Slamet untuk menjadi kurir peredaran psikotropika, khususnya di Surabaya. Barang yang diedarkan berasal dari Davida Lina Budianti, yang mengimpor 4,5 kilogram ekstasi dari luar negeri. Davida diketahui telah tiga kali memasok psikotropika kepada Timotius. Kedua orang itu telah dijatuhi pidana dalam berkas perkara yang terpisah.

Selama ini, Artidjo terkenal ”galak” dalam menjatuhkan putusan. Ia, misalnya, memperberat hukuman Anggodo Widjojo dari 5 tahun menjadi 10 tahun penjara (diputus bersama Surya Jaya, Abdul Latief, Krisna Harahap, dan MS Lumme). Hukuman untuk mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin juga diperberat dari 4 tahun 10 bulan menjadi 7 tahun penjara (diputus bersama Mochammad Asikin dan MS Lumme).

Telusuri dugaan permainan

Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika Henry Yosodiningrat menuturkan, putusan MA terhadap Alung menimbulkan pertanyaan, mengapa hakim di tingkat pertama dan banding memutus rendah. ”Kami berharap, Komisi Yudisial menindaklanjuti putusan ini,” katanya.

Komisioner KY, Taufiqurahman Syahuri, mengatakan akan mengecek putusan yang jauh berbeda itu. Biasanya, perbedaan hukuman yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama dengan MA sekitar 5 tahun.

Hal senada diungkapkan Imam Anshori, komisioner KY lainnya. Imam juga mengapresiasi putusan MA yang memberikan pidana sepadan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. ”Sejauh MA punya dasar kuat, kami mendukung,” ujarnya.

Dengan putusan tersebut, Alung akan menambah penghuni lembaga pemasyarakatan (LP) dan rumah tahanan (rutan). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada September lalu, penghuni LP dan rutan yang terjerat kasus narkoba sebanyak 55.650 orang. Dari jumlah itu, narapidana yang tergolong bandar sebanyak 30. 644 orang dan 25.006 orang dikenai pasal pengguna atau penyalahgunaan narkotika. (ANA)



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19 Imbau Dokter yang Memiliki Komorbid Tidak Praktik Dahulu

Satgas Covid-19 Imbau Dokter yang Memiliki Komorbid Tidak Praktik Dahulu

Nasional
Pemerintah Siapkan Banyak Hotel untuk Istirahat Dokter dan Tenaga Kesehatan

Pemerintah Siapkan Banyak Hotel untuk Istirahat Dokter dan Tenaga Kesehatan

Nasional
KPU Sebut Aturan soal Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Belum Final

KPU Sebut Aturan soal Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Belum Final

Nasional
Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Sempat Berkunjung ke Makassar dan Depok

Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Sempat Berkunjung ke Makassar dan Depok

Nasional
Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

Nasional
Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

Nasional
Bertemu Presiden Trump, Dubes RI Sampaikan Komitmen Kerja Sama Tangani Pandemi Covid-19

Bertemu Presiden Trump, Dubes RI Sampaikan Komitmen Kerja Sama Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Brigjen Setyo Budiyanto Terpilih sebagai Direktur Penyidikan KPK

Brigjen Setyo Budiyanto Terpilih sebagai Direktur Penyidikan KPK

Nasional
Bakal Paslon Diminta Tanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada

Bakal Paslon Diminta Tanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada

Nasional
Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Nasional
Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Nasional
Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X