Popularitas Jokowi Tak Dongkrak Elektabilitas PDIP

Kompas.com - 20/10/2013, 15:57 WIB
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri (dua kanan) berfoto bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (dua kiri) dan Ketua Panitia Rakernas III PDIP Puan Maharani (kanan) usai mengikuti acara penutupan di Ancol, Jakarta, Minggu (8/9/2013). Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan tersebuyt digadang-gadang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan dalam pilpres 2014 mendatang.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri (dua kanan) berfoto bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (dua kiri) dan Ketua Panitia Rakernas III PDIP Puan Maharani (kanan) usai mengikuti acara penutupan di Ancol, Jakarta, Minggu (8/9/2013). Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan tersebuyt digadang-gadang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan dalam pilpres 2014 mendatang.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai survei memang tinggi. Namun, hal itu tidak berbanding lurus dengan elektabilitas partai yang menaunginya, PDI Perjuangan.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby mengatakan, tidak mampunya Jokowi mendongkrak elektabilitas partainya tercatat jelas berdasarkan hasil survei yang dilakukan LSI pada September-Oktober 2013. Dalam survei tersebut, elektabilitas PDI Perjuangan ada di posisi stagnan meski nama Jokowi terus melambung selama sekitar satu tahun ini dan digadang-gadang akan diusung menjadi calon presiden.

"Tidak terlihat pengaruh signifikan wacana Jokowi sebagai capres atas dukungan PDI-P," kata Adjie, di Kantor LSI, Jakarta, Minggu (20/10/2013).

Tak mampunya Jokowi mendongkrak elektabilitas PDI Perjuangan dinilai salah satunya karena publik menganggap Gubernur DKI Jakarta itu sebagai kader luar, dan tak ingin mengaitkannya dengan partai berlambang banteng tersebut.

Dalam catatan LSI, elektabilitas PDI Perjuangan pada Oktober 2012 sebesar 17,2 persen, naik sebesar 1,6 persen menjadi 18,8 persen pada Maret 2013. Namun, sampai Oktober 2013, elektabilitas partai pimpinan Megawati Soekranoputri itu masih nangkring di kisaran 18,7 persen, turun 0,1 persen dibanding hasil penelitian sebelumnya.

LSI melakukan surveinya pada 12 September 2013 sampai 5 Oktober 2013. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan jumlah responden awal sebanyak 1.200.

Proses wawancara menggunakan kuisioner dan tatap muka dengan margin of erro sekitar 2,9 persen. Sumber dana sebesar Rp 400 juta yang dikeluarkan untuk membiayai survei ini berasal dari internal LSI. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X