Otoritarianisme RUU Penyiaran

Kompas.com - 19/10/2013, 17:54 WIB
Ilustrasi RUU Penyiaran KompasIlustrasi RUU Penyiaran
EditorHindra Liauw


Oleh:

DARI berbagai sumber, penulis sudah bisa membaca RUU Penyiaran versi pemerintah yang menjadi pendamping RUU inisiatif DPR. Rencananya RUU ini segera dibahas bersama dalam waktu dekat.

Mengejutkan karena RUU Penyiaran versi pemerintah bersifat chauvinis dan otoritarian. Pemerintah menjadi regulator utama yang dominan: sebagai pembuat kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian, memotong peranan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Selain tidak membangun sistem dan kompetisi yang sehat, juga melemahkan dan menghambat pertumbuhan industri.

Banyak peraturan turunan yang masih harus dibuat pemerintah. Ini dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya negosiasi dan ekonomi rent seeking. Seharusnya sistem penyiaran Indonesia dibangun berdasarkan UUD 1945 dan prinsip universal yang demokratis, terperinci, dan jelas.

Paradigma otoritarian

Pada bagian menimbang dan mengingat, RUU versi pemerintah membuang Pasal 18, 18 A, 18 B tentang otonomi daerah yang dijadikan dasar penting oleh RUU versi inisiatif DPR dalam membangun desentralisasi dan demokrasi. Pada bagian penyelenggaraan penyiaran, Pasal 6, RUU versi pemerintah memasukkan pasal otoriter yang disebut dengan pasal pembinaan.

Penyiaran dikuasai negara dan pembinaannya dilakukan pemerintah. Selanjutnya, yang dimaksud pembinaan adalah penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian.

Pada bagian Sistem Penyiaran Nasional, Pasal 8, pemerintah menguasai dan mengontrol segalanya, dengan menyatakan: spektrum frekuensi radio dikelola oleh pemerintah, penyelenggara penyiaran adalah pemerintah dan dapat memberikan hak penyelenggaraan penyiaran kepada lembaga penyiaran dalam bentuk izin penyelenggaraan penyiaran dan juga dapat mencabut izin (Pasal 63).

Pemerintah mengontrol dan menguasai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dengan menyatakan bahwa LPP didirikan oleh pemerintah. LPP terdiri atas LPP Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) dan LPP lokal. Dewan Pengawas RTRI diangkat oleh presiden dan direksi ditetapkan oleh menteri. Demikian juga dengan LPP lokal, peranan gubernur dan bupati/wali kota menjadi dominan. Ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Seharusnya LPP tidak boleh menjadi corong dan alat pemerintah. LPP harus independen.

Berdasarkan World Radio and Television Council tahun 2002, telah dirumuskan prinsip-prinsip utamanya, yaitu bahwa lembaga ini bukan lembaga komersial dan bukan lembaga yang dikontrol pemerintah. Alasan utama kehadirannya (raison d’etre) ialah melayani publik; berbicaa kepada setiap warga negara; serta membangun dan memajukan pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir, dan memberdayakan masyarakat (Banerjee, 2006).

Prinsip ini telah terdapat dalam UU Penyiaran sebelumnya dan juga dinyatakan oleh RUU Inisiatif DPR. Meletakkan LPP sebagai alat dan corong pemerintah adalah pengkhianatan terhadap reformasi dan demokrasi.

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Nasional
Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Nasional
Sulawesi Barat Catat Kasus Perdana, Total 30 Provinsi dengan Pasien Covid-19

Sulawesi Barat Catat Kasus Perdana, Total 30 Provinsi dengan Pasien Covid-19

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 114 Orang

UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 114 Orang

Nasional
UPDATE 29 Maret: 64 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

UPDATE 29 Maret: 64 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nasional
Psikolog soal Psikosomatis Saat Pandemi Covid-19: Bisa Jadi Sesak Itu karena Cemas

Psikolog soal Psikosomatis Saat Pandemi Covid-19: Bisa Jadi Sesak Itu karena Cemas

Nasional
UPDATE: Bertambah 130, Kini Ada 1.285 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 130, Kini Ada 1.285 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bareskrim Polri Panggil Rocky Gerung terkait Laporan Politikus PDI-P Henry Yosodiningrat

Bareskrim Polri Panggil Rocky Gerung terkait Laporan Politikus PDI-P Henry Yosodiningrat

Nasional
BNPB Rekrut 5.816 Relawan Percepatan Penanganan Corona

BNPB Rekrut 5.816 Relawan Percepatan Penanganan Corona

Nasional
Tingkatkan Imunitas Hadapi Covid-19, Berjemur Cukup 15 Menit Saja

Tingkatkan Imunitas Hadapi Covid-19, Berjemur Cukup 15 Menit Saja

Nasional
Dijadwal Beroperasi Senin, Pembangunan RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Tinggal 9 Persen

Dijadwal Beroperasi Senin, Pembangunan RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Tinggal 9 Persen

Nasional
Anak-anak Berpotensi Jadi Carrier Covid-19, Lansia Harus Hati-hati ketika Kontak dengan Cucunya

Anak-anak Berpotensi Jadi Carrier Covid-19, Lansia Harus Hati-hati ketika Kontak dengan Cucunya

Nasional
AHY Intruksikan Kader Partai Demokrat Minimalisasi Mudik Lebaran

AHY Intruksikan Kader Partai Demokrat Minimalisasi Mudik Lebaran

Nasional
Per 29 Maret, RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Tangani 387 Pasien

Per 29 Maret, RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Tangani 387 Pasien

Nasional
Hadapi Wabah Corona, Masyarakat Diajak Berpikir Positif, Bersikap Positif, dan Bertindak Positif

Hadapi Wabah Corona, Masyarakat Diajak Berpikir Positif, Bersikap Positif, dan Bertindak Positif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X