Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Effendi Ghazali: Tak Ada Debat Gagasan, Konvensi Demokrat Hambar

Kompas.com - 19/10/2013, 13:50 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Effendi Ghazali, mengakui bahwa konvensi yang diselenggarakan Partai Demokrat terasa hambar. Hal ini disebabkan tidak adanya persaingan antarpeserta konvensi sehingga setiap peserta terkesan berjalan sendiri-sendiri.

"Mudah-mudahan mereka (anggota komite) itu mengerti dengan persis bahwa yang namanya konvensi itu kontestasi," ujarnya di Jakarta, Sabtu (19/10/2013).

Effendi mencontohkan bagaimana konvensi yang digelar Partai Demokrat di AS saat Barack Obama beradu gagasan dengan Hillary Clinton tentang isu publik, seperti masalah aborsi, kesehatan, keterlibatan militer AS dalam perang Irak, dan sebagainya. Menurut Effendi, adu gagasan seperti itulah yang belum ada sehingga menyebabkan konvensi Partai Demokrat berjalan biasa-biasa saja. "Masak ada konvensi, tidak ada kontestasi?" katanya.

Ia menyebutkan, yang dilakukan oleh para peserta konvensi sejauh ini tidak efektif meningkatkan pamor konvensi di mata publuk. Setiap peserta, kata Effendi, perlu membandingkan antara dirinya dengan peserta lain. Dengan demikian, ketika seorang peserta menang dalam konvensi, dia siap berkontestasi dengan capres lain.

"Kalau mereka selama ini mendekati rakyat, lalu apa bedanya Anda dengan yang lain. Anda ngikuti mereka saja, tidak orisinal," ujarnya.

Pengajar di Universitas Indonesia itu mengatakan, anggota komite konvensi keliru dalam menafsirkan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Kontestasi yang dimaksud, katanya, bukan menjegal atau menyerang, melainkan membandingkan perbedaan antarpeserta.

Selain tidak ada adu ide antarpeserta konvensi, Effendi juga menyinggung adanya ketidakadilan dalam pemberian akses di media massa, terutama televisi, kepada Partai Demokrat. Menurutnya, digital video broadcasting teresterial seharusnya dijalankan dengan benar. Dengan begitu, setiap partai politik memiliki kesempatan akses yang sama di media massa.

"Tidak seperti sekarang, kan tidak adil. Calon presiden bisa menyampaikan visi dan misinya berkali-kali, sementara yang lain tidak," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com