Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikut Konvensi, Bukti Anies Tak Takut Kritik

Kompas.com - 17/10/2013, 16:13 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Anies Baswedan, mengaku sangat tersanjung saat menerima undangan mengikuti konvensi tersebut. Baginya, undangan itu merupakan salah satu bukti bahwa Partai Demokrat melakukan terobosan yang luar biasa karena memberi ruang yang sama pada figur-figur di luar kader dan figur yang tidak memiliki latar belakang sebagai penyelenggara negara.

Meski demikian, Anies tak secara otomatis memberi keputusan untuk ikut sebagai peserta konvensi. Ia mengaku meminta waktu untuk merenung dan memikirkan keputusan terbaik yang akan diambilnya.

"Sejak awal, saya meminta waktu berpikir, ini hal baru untuk saya, saya merasa hukumnya berubah setelah mengikuti konvensi," kata Anies, saat diperkenalkan dengan anggota Fraksi Partai Demokrat, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (17/10/2013).

Sampai pada akhirnya, lanjut Anies, ia menyimpulkan bahwa undangan Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat adalah undangan untuk ikut bertanggung jawab pada upaya membawa bangsa ke arah yang lebih baik. Di luar itu, ia beranggapan, tugas peserta konvensi bukanlah untuk mengelola partai, melainkan dinominasikan partai untuk mengelola pemerintahan.

"Pilihannya adalah ikut bertanggung jawab atau tidak. Tapi saya bismillah, saya memilih ikut bertanggung jawab untuk negara," ujarnya.

Anies menuturkan, saat kabar mengenai dirinya bersedia mengikuti konvensi tersiar dari seluruh media, kemudian muncul berbagai reaksi dari banyak pihak. Anies mengaku menerima banyak pesan singkat (SMS) yang berisi kritikan.

Mulai dari kritikan yang sopan sampai kritik dengan bahasa yang kasar. Isi dari SMS yang diterima Anies rata-rata mempertanyakan dan menyayangkan keputusan Anies yang bersedia mengikuti konvensi. Anies menjawab, konvensi adalah proses yang paling benar, dan ia siap dengan semua kritikan yang ditujukan kepadanya.

"Saya memilih untuk tidak takut pada kritik ini, tapi takut pada Tuhan. Tuhan nanti bertanya, kenapa kamu ingin Indonesia berubah lebih baik, tapi kamu mundur hanya karena kritik? Maka, saya pilih untuk ikut turun tangan (mengikuti konvensi)," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com