Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bima Arya Pernah Diminta Rp 5 Miliar oleh Calo MK

Kompas.com - 13/10/2013, 15:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarta mengaku memiliki pengalaman dengan calo-calo perkara di Mahkamah Konstitusi. Saat terpilih sebagai Wali Kota Bogor, Bima mengaku ditawari calo agar bisa mempertahankan kemenangannya jika digugat ke MK. Imbalan yang diminta pun tak sedikit, Rp 5 miliar.

"Tawaran intens itu paling banyak datang saat sudah ada ketetapan KPU bahwa saya menang. Tiba-tiba ada orang yang saya kenal, ada juga yang tidak, menawarkan jasanya bisa mengurus perkara di MK," ujar Bima, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Minggu (13/10/2013).

Mereka, kata Bima, mengaku memiliki kedekatan dengan hakim-hakim konstitusi. Saat itu, para calo MK ini meminta uang bervariasi dengan kisaran Rp 3-5 miliar.

"Padahal saat itu, lawan politik saya masih pikir-pikir untuk menggugat hasil pilkada," ujar Bima.

Bima mengaku, sudah lama mendengar bahwa putusan sengketa pilkada di MK bisa ditentukan oleh faktor X. Ia pun memilih untuk melakukan upaya agar hasil Pemilihan Wali Kota Bogor tak sampai digugat ke MK.

"Kami pikir kalau sampai dibawa ke MK, percuma kami kampanye irit-irit uang tapi justru habis besar di MK. Akhirnya, saya memutuskan melakukan lobi-lobi politik yang sama sekali tidak dimaknai dengan lobi uang ke lawan politik lain," kata Bima.

Dalam Pilwakot Bogor, pasangan Bima Arya-Usmar Hariman dinyatakan sebagai pemenang pada 14 September lalu. Pasangan ini unggul tipis sekitar 1.755 suara atau 0,44 persen atas saingan beratnya pasangan Achmad Ru’yat- Aim Halim Permana. Pasangan Bima Arya-Usmar Hariman memperoleh suara 132.835 suara atau 33,14 persen, disusul pasangan Achmad Ru’yat-Aim Halim Hermana mendapat 131.080 suara (32,70 persen). Kemudian disusul pasangan Dody Rosadi-Untung W Maryono yang meraup 67.715 suara (16,89 persen), sedangkan pasangan Syaiful Anwar-Muztahidin meraup 43.448 suara (10,84 persen) dan posisi buncit diraih pasangan Firman Halim-Gartono 25.793 suara (6,43 persen).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com