Hakim Konstitusi Maria Farida: Ada Pelanggaran HAM di Pilkada Lebak

Kompas.com - 11/10/2013, 01:40 WIB
Hakim Konstitusi, Akil Mochtar (kiri), yang juga Jubir MK, dan Maria Farida Indarti LUCKY PRANSISKAHakim Konstitusi, Akil Mochtar (kiri), yang juga Jubir MK, dan Maria Farida Indarti
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Hakim konstitusi Maria Farida Indrati mengatakan, ada unsur pelanggaran hak asasi manusia dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Banten. Meski demikian, hasil pilkada itu tidak dapat dibatalkan.

"(Hakim) panel merasa ada satu pelanggaran HAM di mana pihak terkait di beberapa tempat selalu menyebut jangan pilih orang dari Kanekes (desa di Banten). Padahal, di dalam Undang-Undang Pemilu tidak boleh ada kampanye yang menyinggung ras," ujar Maria di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (10/10/2013).

Namun, lanjut Maria, indikasi pelanggaran HAM tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk menganulir putusan MK terhadap sengketa Pilkada Lebak. "Kalau ditinjau boleh, eksaminasi boleh, tapi tidak (bisa kalau) membatalkan putusan yang telah diambil," papar dia.

Kehadiran Maria pada Kamis malam di MK berhubungan dengan pemeriksaan Majelis Kehormatan MK terkait kasus dugaan suap yang menjerat Ketua MK nonaktif Akil Mochtar. Pada Kamis malam, majelis memeriksa Maria dan Anwar Usman.

Maria dan Anwar adalah hakim konstitusi yang pernah satu panel dengan Akil dalam menangani perkara di MK. Perkara yang mereka tangani adalah sengketa hasil Pilkada Gunung Mas di Kalimantan Tengah dan Pilkada Lebak di Banten. Dua sengketa hasil pilkada itu diduga terkait dengan dugaan penerimaan suap yang menjerat Akil.

Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Berharap Arab Saudi Izinkan WNI yang Terlanjut Berangkat Umroh

Pemerintah Berharap Arab Saudi Izinkan WNI yang Terlanjut Berangkat Umroh

Nasional
KSBSI: Airlangga Hartarto Bikin Gaduh Serikat Buruh

KSBSI: Airlangga Hartarto Bikin Gaduh Serikat Buruh

Nasional
Menhub: Dua Pesawat yang Terlanjur Terbang ke Arab Saudi Diupayakan Tetap Diterima

Menhub: Dua Pesawat yang Terlanjur Terbang ke Arab Saudi Diupayakan Tetap Diterima

Nasional
Menhub: Tak Ada Lagi Penerbangan ke Arab Saudi Mulai Besok

Menhub: Tak Ada Lagi Penerbangan ke Arab Saudi Mulai Besok

Nasional
Kabareskrim: Pesan Pak Kapolri, Kita Netral dalam Pilkada 2020

Kabareskrim: Pesan Pak Kapolri, Kita Netral dalam Pilkada 2020

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus untuk Tindak Lanjuti Laporan PPATK

KPK Bentuk Satgas Khusus untuk Tindak Lanjuti Laporan PPATK

Nasional
Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Nasional
Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Nasional
Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Nasional
Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Nasional
Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Nasional
Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Nasional
AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

Nasional
KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

Nasional
Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X