Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Tantang Luthfi Hasan Ungkap Identitas Ayah dari Bunda Putri

Kompas.com - 10/10/2013, 19:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar Firman Soebagyo membantah ada hubungan sosok Bunda Putri dengan partainya. Ia pun menantang mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq untuk membuka identitas ayah dari Bunda Putri yang disebutnya adalah pendiri Partai Golkar.

“Dalam persidangan tidak boleh asal menyebut nama, harus ada fakta dan bukti. Kalau memang itu dari pendiri Partai Golkar, ya sebut siapa? Karena dinamika Golkar kan demikian panjang, sejak zaman Sekber dulu (tahun 1964),” ucap Firman saat dihubungi, Kamis (10/10/2013).

Firman menambahkan, pendiri partai lain juga ada yang termasuk pendiri Partai Golkar. “Jadi, tidak relevan kalau kasus ini dikaitkan dengan Golkar,” ucap Wakil Ketua Komisi IV DPR ini.

Lebih lanjut, Firman mengatakan, tidak pernah ada sosok yang dipanggil Bunda Putri di Partai Golkar. Semenjak bergabung dengan partai berlambang pohon Beringin itu di tahun 1983, Firman berujar dirinya belum pernah sekali pun mendengar nama Bunda Putri.

“Saya baru tahu Bunda Putri ada kaitannya dengan Menteri Pertanian itu juga dari media,” kata Firman.

Sosok Bunda Putri

Seperti diberitakan, Luthfi dicecar pertanyaan seputar sosok Bunda Putri ketika bersaksi untuk Ahmad Fathanah dalam kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi dan pencucian uang. Awalnya, Luthfi mengaku dikenalkan oleh Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Ia mengatakan tidak tahu nama asli Bunda Putri.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pun heran dengan keterangan Luthfi. Hakim meminta Luthfi untuk jujur dan mengingatkan bahwa saksi telah disumpah sebelum persidangan.

"Coba yang logis ngomongnya, Saudara ustaz dan sudah disumpah. Coba sekali-sekali ngomong yang jujur biar semua clear," kata hakim.

Luthfi kemudian mengungkapkan bahwa Bunda Putri adalah anak salah satu pendiri Partai Golkar. "Yang saya tahu di rumahnya ada foto bapaknya yang salah satu pendiri Partai Golkar," kata Luthfi.

Hakim kemudian menanyakan apakah Bunda Putri adalah istri Dirjen Peternakan di Kementerian Pertanian. "Yang saya tahu dia suaminya orang asing dan sudah meninggal," jawab Luthfi.

Sebelumnya, Luthfi mengungkapkan bahwa Bunda Putri adalah orang yang sangat dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Luthfi pernah mendatangi rumah Bunda Putri di Pondok Indah, Jakarta Selatan, pasca-penangkapan Fathanah oleh KPK.

Luthfi langsung menanyakan adakah rencana reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu. Ia mengaitkan penangkapan Fathanah dengan isu kebijakan reshuffle oleh presiden. Sebab, awalnya, ia mendengar kabar ada seorang sopir menteri yang juga ditangkap KPK. Penangkapan itu diduga hanya untuk menggeser jabatan menteri dari PKS. Menurut Luthfi, Bunda Putri memiliki informasi yang sahih terkait kebijakan reshuffle karena dekat dengan Presiden.

Fathanah didakwa bersama-sama Luthfi menerima uang Rp 1,3 miliar dari PT Indoguna Utama terkait kepengurusan kuota impor daging sapi. Keduanya juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, dan membelanjakan harta kekayaan negara. Diduga, harta tersebut berasal dari tindak pidana korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com