Kompas.com - 09/10/2013, 12:58 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi seusai menjalani pemeriksaan, Kamis (3/10/2013). Akil tertangkap tangan menerima suap dan ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi seusai menjalani pemeriksaan, Kamis (3/10/2013). Akil tertangkap tangan menerima suap dan ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan hasil analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memuat transaksi mencurigakan Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar sebelum menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.

Akil ditetapkan sebagai tersangka sejak 3 Oktober 2013 atas dugaan menerima suap terkait dua sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) yang ditangani MK.

"KPK pernah menerima LHA dari PPATK yang berkaitan dengan itu," kata Juru Bicara KPK Johan Budi melalui pesan singkat, Rabu (9/10/2013).

Namun, Johan tidak mengungkapkan lebih jauh isi LHA PPATK tersebut dengan alasan LHA merupakan dokumen rahasia.

Transaksi mencurigakan Akil

Sebelumnya, Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso mengungkapkan, lembaganya telah melaporkan kepada KPK adanya transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan Akil pada tahun 2012 lalu. Johan juga mengatakan, KPK menelusuri aset Akil setelah menetapkan dia sebagai tersangka. Akil disangka menerima suap terkait sengketa pilkada di dua daerah, yakni Lebak, Banten, dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Untuk kasus Lebak, Akil diduga bersama-sama pengacara Susi Tur Andayani menerima suap Rp 1 miliar dari pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. KPK pun menetapkan Susi dan Wawan sebagai tersangka.

Adapun Wawan diketahui sebagai adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Sementara dalam kasus Pilkada Gunung Mas, Akil dijerat bersama-sama anggota DPR Chairun Nisa sebagai pihak penerima suap dengan barang bukti Rp 3 miliar.

Selain keduanya, KPK menetapkan calon bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan pengusaha Cornelis Nalau sebagai tersangka. Menurut Johan, penelusuran aset tidak hanya dilakukan terhadap Akil. KPK juga melakukan penelusuran terhadap aset tersangka lainnya. Sejauh ini, kata Johan, belum dilakukan pembekuan rekening milik para tersangka.

"Belum, nanti kalau ada kami sampaikan," ujarnya.

Adapun Akil, selain disangka melakukan tindak pidana korupsi, juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan perusahaan yang dikendalikan kerabat dekatnya di Pontianak, Kalimantan Barat. Perusahaan itu dalam bentuk commanditaire vennootschap (CV) dalam bidang perdagangan umum dan jasa yang berlokasi di Pontianak berinisial RS. Sejumlah transaksi mencurigakan bernilai miliaran rupiah diduga mengalir ke CV berinisial RS ini. KPK pun bakal menjerat Akil dengan tindak pidana pencucian uang, selain dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi yang telah disangkakan sebelumnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Nasional
UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

Nasional
UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Nasional
Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Nasional
Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Nasional
Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

Nasional
IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

Nasional
Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

Nasional
 UPDATE 14 April: Tambah 5.747, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.431.892 Orang

UPDATE 14 April: Tambah 5.747, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.431.892 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Bertambah 124, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 42.906 Orang

UPDATE 14 April: Bertambah 124, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 42.906 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Bertambah 5.656, Kini Ada 1.583.182 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 April: Bertambah 5.656, Kini Ada 1.583.182 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X