Kompas.com - 07/10/2013, 09:10 WIB
Pengendara sepeda motor melintas di depan mural berisi imbauan untuk menghapus korupsi bersama di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2013). Kritikan terhadap pelaku koruptor terus disuarakan oleh aktivis untuk mendorong tindakan lebih tegas dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum lainnya.
KOMPAS/AGUS SUSANTOPengendara sepeda motor melintas di depan mural berisi imbauan untuk menghapus korupsi bersama di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2013). Kritikan terhadap pelaku koruptor terus disuarakan oleh aktivis untuk mendorong tindakan lebih tegas dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum lainnya.
EditorInggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com - Penangkapan dan penahanan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang tertangkap tangan dalam kasus suap penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah semakin menambah panjang daftar pejabat negara yang terjerat korupsi.

”Makin lama, negara kita makin parah karena koruptor semakin banyak. Pemerintah sekarang pun enggak bisa diharapkan lagi,” kata Sitepu (61), juru foto keliling saat ditemui di pelataran Tugu Monas, Sabtu (5/10/2013).

Juru foto di kawasan Monas sejak 1978 ini mengaku miris terhadap perilaku pejabat pemerintah yang tidak pernah jera melakukan korupsi.

”Mereka itu punya banyak titel, tetapi kenapa masih suka makan uang rakyat? Apa lagi sih yang kurang? Gaji mereka kan besar,” ujarnya.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10/2013). Akil yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka, diduga terlibat dalam suap pengurusan sengketa pilkada Gunung Mas Kalimantan Tengah.
Sebagai orang kecil, dia tidak habis pikir mengapa pejabat masih tega makan uang rakyat yang seharusnya diberikan kepada rakyat supaya rakyat bisa hidup sejahtera. Kini, Sitepu pun mengaku sudah tidak lagi memiliki kepercayaan kepada pemerintah. Apa lagi saat mengetahui kasus korupsi yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

”Ini parah, belum setahun jadi Ketua MK sudah korupsi,” katanya. Akil terpilih menjadi Ketua MK pada April 2013, menggantikan Mahfud MD.

Mohammad Romli (36), penjaja minuman di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, saat ditanya soal kasus suap yang menjerat Akil Mochtar, raut mukanya juga langsung muram. ”Bosan dengar orang besar yang terus kena korupsi. Tidak ada tobatnya,” ujar pria beranak dua itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Romli mengetahui posisi strategis Ketua MK sebagai benteng terakhir pengawal konstitusi dan keadilan.

”Dia, kan, yang putuskan perkara-perkara pilkada. Kalau pemimpinnya saja caranya sudah kotor, apa yang akan didapat rakyat kecil macam kami ini?” kata Romli.

Untuk itu, dia berharap Akil dihukum seberat-beratnya.

”Uang korupsi yang bermiliaran itu dibagi saja kepada rakyat kecil seperti kami ini,” katanya.

Menghukum berat Akil dan koruptor lainnya juga diutarakan Rotin (38), pedagang bakso di kawasan Monas, dan Jono (50), pemilik warteg di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

”Harapan saya sebagai rakyat kecil, ya tegakkan hukum. Jangan sampai dia tertawa, padahal dia sudah curi uang masyarakat,” ujar Jono. (K01/K08)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.