Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bosan Dengar Orang Besar Terus Korupsi...

Kompas.com - 07/10/2013, 09:10 WIB

KOMPAS.com - Penangkapan dan penahanan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang tertangkap tangan dalam kasus suap penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah semakin menambah panjang daftar pejabat negara yang terjerat korupsi.

”Makin lama, negara kita makin parah karena koruptor semakin banyak. Pemerintah sekarang pun enggak bisa diharapkan lagi,” kata Sitepu (61), juru foto keliling saat ditemui di pelataran Tugu Monas, Sabtu (5/10/2013).

Juru foto di kawasan Monas sejak 1978 ini mengaku miris terhadap perilaku pejabat pemerintah yang tidak pernah jera melakukan korupsi.

”Mereka itu punya banyak titel, tetapi kenapa masih suka makan uang rakyat? Apa lagi sih yang kurang? Gaji mereka kan besar,” ujarnya.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10/2013). Akil yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka, diduga terlibat dalam suap pengurusan sengketa pilkada Gunung Mas Kalimantan Tengah.
Sebagai orang kecil, dia tidak habis pikir mengapa pejabat masih tega makan uang rakyat yang seharusnya diberikan kepada rakyat supaya rakyat bisa hidup sejahtera. Kini, Sitepu pun mengaku sudah tidak lagi memiliki kepercayaan kepada pemerintah. Apa lagi saat mengetahui kasus korupsi yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

”Ini parah, belum setahun jadi Ketua MK sudah korupsi,” katanya. Akil terpilih menjadi Ketua MK pada April 2013, menggantikan Mahfud MD.

Mohammad Romli (36), penjaja minuman di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, saat ditanya soal kasus suap yang menjerat Akil Mochtar, raut mukanya juga langsung muram. ”Bosan dengar orang besar yang terus kena korupsi. Tidak ada tobatnya,” ujar pria beranak dua itu.

Romli mengetahui posisi strategis Ketua MK sebagai benteng terakhir pengawal konstitusi dan keadilan.

”Dia, kan, yang putuskan perkara-perkara pilkada. Kalau pemimpinnya saja caranya sudah kotor, apa yang akan didapat rakyat kecil macam kami ini?” kata Romli.

Untuk itu, dia berharap Akil dihukum seberat-beratnya.

”Uang korupsi yang bermiliaran itu dibagi saja kepada rakyat kecil seperti kami ini,” katanya.

Menghukum berat Akil dan koruptor lainnya juga diutarakan Rotin (38), pedagang bakso di kawasan Monas, dan Jono (50), pemilik warteg di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

”Harapan saya sebagai rakyat kecil, ya tegakkan hukum. Jangan sampai dia tertawa, padahal dia sudah curi uang masyarakat,” ujar Jono. (K01/K08)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com