Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas: Sutarman Calon yang Paling Tak Bermasalah

Kompas.com - 30/09/2013, 13:56 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala berpendapat, keputusan presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan Komisaris Jenderal Pol Sutarman sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI (Kapolri) didasarkan pada sosok Sutarman yang paling tidak bermasalah dibandingkan dengan calon-calon lainnya. Sebelumnya, Kompolnas mengajukan sejumlah nama, termasuk Sutarman.

"Dia ini kan yang paling less problematic dibandingkan dengan calon-calon lainnya," ujar Adrianus, di Gedung Kompolnas, Jakarta, Senin (30/9/2013).

Adrianus enggan mengomentari lebih jauh tentang kinerja Sutarman sebelumnya yakni saat menjadi Kapolda Kepulauan Riau, Kapolda Jawa Barat, dan Kapolda Metro Jaya. Menurutnya, bia  saat menjadi Kapolda di tiga wilayah itu Sutarman memiliki masalah, ia harus mempertanggungjawabkan hal itu saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

"Ya itu biar jadi amunisi bagi Komisi III," katanya.

Sebelumnya, beberapa pengamat meragukan kemampuan Sutarman untuk menduduki posisi Kapolri.

Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar menilai sebelum menjabat sebagai Kepala Bareskrim Mabes Polri, Sutarman telah menjabat posisi penting lainnya, seperti Kapolwiltabes Surabaya, Kapolda Kepulauan Riau, Kaselapa Lemdiklat Polri, Kapolda Jawa Barat, dan Kapolda Metro Jaya. Saat memegang jabatan-jabatan itu, tidak ada prestasi istimewa yang diraihnya.

Sementara itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane meragukan komitmen Sutarman dalam memberantas korupsi. Pasalnya, selama menjabat sebagai Kabareskrim banyak kasus korupsi yang ditangani Polri sampai saat ini tak kunjung menemukan titik terang.

Sebelumnya diberitakan, DPR telah menerima surat resmi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (27/9/2013), yang berisi calon tunggal Kapolri yang diajukan yaitu Komisaris Jenderal Sutarman. Ia diproyeksi menggantikan posisi Jenderal (Pol) Timur Pradopo, yang akan memasuki masa pensiun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com