Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa Pun Ketua Komisi III, KPK Siap Bekerja Sama

Kompas.com - 26/09/2013, 16:04 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengatakan, siapa pun yang terpilih sebagai ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai mitra, KPK akan siap bekerja sama. Busyro enggan menilai pantas atau tidak pantasnya politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul menjadi ketua Komisi III DPR.

“Saya tidak ada urgensinya (kepentingannya) mengatakan setuju atau tidak setuju (dengan Ruhut). Tapi siapa pun yang nanti terpilih sebagai Ketua Komisi II DPR, itu adalah mitra KPK dan kami siap bekerja sama. Jadi tidak akan menyebut nama dan mendukung nama,” kata Busyro di Jakarta, Kamis (26/9/2013), saat ditanyai pendapatnya mengenai Ruhut Sitompul yang diajukan sebagai ketua Komisi III DPR.

Pernyataan senada disampaikan Ketua KPK Abraham Samad saat ditemui di kantor Kementerian Hukum dan HAM pada Rabu (25/9/2013). Abraham mengatakan, sebagai lembaga negara, KPK akan mendukung siapa pun yang ditunjuk sebagai ketua Komisi III. Secara pribadi, Abraham menilai Ruhut sebagai politikus yang agak bersih.

Ruhut ditunjuk sebagai Ketua Komisi III DPR menggantikan politikus Partai Demokrat lainnya, I Gede Pasek. Penunjukan Ruhut ini menuai protes anggota Komisi III DPR dari fraksi selain Demokrat, di antaranya Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Ruhut dianggap kurang cakap untuk memimpin Komisi III yang salah satu tugas dan fungsinya adalah membidangi masalah hukum. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Syarifudin Sudding, bahkan mengancam untuk keluar dari Komisi III jika Ruhut tetap dilantik. Sementara anggota lain Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond Mahesa, lalu memperkirakan bahwa Komisi III bakal menjadi komisi badut jika dipimpin Ruhut.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso akhirnya memutuskan untuk menunda pelantikan Ruhut sebagai ketua Komisi III hingga minggu depan. Keputusan ini diambil setelah Priyo memimpin lobi fraksi di Komisi III karena rapat pleno tak dapat mencapai musyawarah mufakat. Priyo menyampaikan, selanjutnya ia memberi kesempatan kepada Fraksi Partai Demokrat untuk mengkaji ulang keputusan menunjuk Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi III menggantikan Pasek.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi Soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi Soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Nasional
Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas', Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Jajak Pendapat Litbang "Kompas", Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Nasional
Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Nasional
Jaksa Agung dan Kapolri Duduk Semobil di Tengah Isu Jampidsus Dikuntit Densus

Jaksa Agung dan Kapolri Duduk Semobil di Tengah Isu Jampidsus Dikuntit Densus

Nasional
Eksepsi Diterima, Hakim Perintahkan KPK Bebaskan Gazalba Saleh

Eksepsi Diterima, Hakim Perintahkan KPK Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
Kejagung Dijaga Polisi Militer Imbas Densus 88 Buntuti Jampidsus, Ini Dasar Hukumnya

Kejagung Dijaga Polisi Militer Imbas Densus 88 Buntuti Jampidsus, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Momen Gandeng Tangan dengan Jaksa Agung dan Kapolri, Menko Polhukam: Ingat, Sudah Gandengan, Lho...

Momen Gandeng Tangan dengan Jaksa Agung dan Kapolri, Menko Polhukam: Ingat, Sudah Gandengan, Lho...

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas': 72,6 Persen Responden Minta Pelibatan Masyarakat dalam Revisi UU MK

Jajak Pendapat Litbang "Kompas": 72,6 Persen Responden Minta Pelibatan Masyarakat dalam Revisi UU MK

Nasional
Bareskrim Sebut Caleg PKS di Aceh Tamiang Berperan Jadi Pengendali Narkoba

Bareskrim Sebut Caleg PKS di Aceh Tamiang Berperan Jadi Pengendali Narkoba

Nasional
Wakil Ketua Banggar Sarankan DPR Bentuk Lembaga Independen untuk Hasilkan Kebijakan Anggaran secara Akurat 

Wakil Ketua Banggar Sarankan DPR Bentuk Lembaga Independen untuk Hasilkan Kebijakan Anggaran secara Akurat 

Nasional
PKS Akan Pecat Calegnya yang Ditangkap karena Kasus Narkoba di Aceh Tamiang

PKS Akan Pecat Calegnya yang Ditangkap karena Kasus Narkoba di Aceh Tamiang

Nasional
Jaksa Agung-Kapolri Hadir di Istana di Tengah Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88

Jaksa Agung-Kapolri Hadir di Istana di Tengah Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com