Jelang Pelantikan, Ruhut Sitompul Jadi Bulan-bulanan

Interupsi pertama dilakukan politisi Partai Hanura, Sarifuddin Sudding. Sudding mengatakan,  fraksinya menolak penunjukan Ruhut sebagai Ketua Komisi III.

"Saya tak ingin Komisi III jadi komisi dagelan atau komisi badut. Saya selalu jaga marwah Komisi III. Saya pribadi dan fraksi menolak penunjukan Ruhut," ujar Sudding.

Ia meminta agar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso segera menerapkan Pasal 52 Ayat 2 dan Ayat 3. Dalam ayat tersebut, menurut Sudding, jika musyawarah tidak tercapai maka langsung dilakukan voting.

"Itu jelas. Jika tak mencapai mufakat maka berdasarkan suara terbanyak," kata Sudding.

Hal senada juga disampaikan politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo. Sementara itu, politisi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa mengkritik pernyaataan-pernyataan Ruhut yang kerap menimbulkan kontroversi.

"Dia sempat katakan kalau Komisi III adalah komisi korupsi. Sekarang tunjukkan siapa yang korup? Saya tidak terima komisi ini disebut begitu," ujar Desmond.

Desmond sebelumnya juga sempat mengungkit masalah rumah tangga Ruhut yang tidak patut menjadi contoh.

Selain itu, politisi PKS Aboebakar Al-Habsy mengatakan, penentuan siapa yang akan menjabat Ketua Komisi III menjadi hak Partai Demokrat sehingga penetapan Ruhut sebagai Ketua Komisi harus dihargai. Meksi demikian, Aboebakar meminta pimpinan DPR untuk kembali mempertimbangkan karena banyaknya penolakan terhadap keputusan Demokrat.

"Saya lihat ini suaranya sudah terlalu besar, nanti suasananya akan seperti apa. Urusan Pak Ruhut kalau banyak penolakan akan susah bikin undang-undang. Jadi, kami usulkan kami kembalikan ke Fraksi Partai Demokrat untuk mencari yang bisa diterima kami semua," katanya.

Politisi PPP Nurdin Mukli meminta agar Ruhut lebih baik mundur. Nurdin pun mengaku menerima banyak pesan yang merasa "risih" dengan penetapan Ruhut sebagai Ketua Komisi III.

"Pak Ruhut lebih terhormat kalau mundur," katanya.