Rieke: Hukuman Mati untuk Wilfrida Memalukan bagi Indonesia

Kompas.com - 19/09/2013, 17:01 WIB
Politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. Alfian KartonoPolitisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka.
Penulis Suhartono
|
EditorGlori K. Wadrianto
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR Komisi X bidang Tenaga Kerja dan Kesehatan Rieke Dyah Pitaloka, Kamis (19/9/2013) siang menyerahkan petisi kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

"Petisi berisi ajakan kepada DPR, secara resmi, untuk menyelamatkan Wilfrida Soik, tenaga kerja wanita (TKW) di bawah umur, yang terancam hukuman gantung di Malaysia karena dituduh membunuh majikannya," tandas Rieke, Kamis (19/9/2013) siang ini, saat dihubungi lewat telepon di Jakarta.

"Hukuman mati terhadap Wilfrida sama dengan hukuman memalukan bagi Indonesia. Sebab, Wilfrida adalah korban yang akhirnya harus ikut menderita karena kemiskinan keluarganya sehingga ia harus menjadi pekerja. Wilfrida juga masih di bawah umur, tetapi karena usianya dicatut saat pengurusan paspor dan dokumen lainnya oleh para calo tenaga kerja, akhirnya Wilfrida bisa berangkat ke negeri orang," papar Rieke.

"Ini menjadi tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Badan Nasional Perlindungan dan Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia, yang tidak becus mengawasi TKI," tambahnya.

Menurut mantan calon gubernur Jawa Barat itu, Wilfrida diberangkatkan oleh para calo untuk bekerja di Malaysia saat berlaku moratorium atau larangan TKI asal Indonesia diberlakukan. Namun, karena kurangnya pengawasan Pemerintah RI dan Malaysia, Wilfrida akhirnya bisa bekerja di Malaysia meskipun tidak sah.

"Di Malaysia, Wilrida juga bekerja melayani orang lanjut usia yang sangat rewel dan kasar, sehingga suatu saat Wilfrida yang sering mendapat cacian dan pukulan akhirnya tak sabar sehingga untuk melindungi dirinya yang akan dihukum, Wilfrida akhirnya didakwa membunuh. Ini, kan, tidak adil. Jika sampai dihukum mati, Pemerintah RI harus bertanggung jawab," tandas Rieke.

Lebih jauh, Rieke mengatakan, banyak TKI yang terancam hukuman mati. Di Malaysia 185 orang, dan di Arab Saudi 36 orang. "Mayoritas dari mereka adalah TKI. Jadi, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jangan diam saja, dan asyik mengurus konvensi sekarang ini. Ayo bergerak selamatkan Wilfrida dan anak bangsa lainnya yang terancam hukuman mati," harapnya.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Mahfud: Jadi Bahan Pertimbangan

Soal Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Mahfud: Jadi Bahan Pertimbangan

Nasional
Rabu Pagi ini, Mendagri Akan Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

Rabu Pagi ini, Mendagri Akan Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

Nasional
Mahfud Sebut Kelompok Separatis di Papua Ancam Kedaulatan Negara

Mahfud Sebut Kelompok Separatis di Papua Ancam Kedaulatan Negara

Nasional
Mendagri: Pemda Tak Anggarkan Dana Perpustakaan, RAPBD Tak Akan Disetujui

Mendagri: Pemda Tak Anggarkan Dana Perpustakaan, RAPBD Tak Akan Disetujui

Nasional
Polemik Pernyataan Komisioner KPAI soal Kehamilan di Kolam Renang

Polemik Pernyataan Komisioner KPAI soal Kehamilan di Kolam Renang

Nasional
Skenario Pemerintah Pulangkan dan Observasi 188 WNI Kru World Dream...

Skenario Pemerintah Pulangkan dan Observasi 188 WNI Kru World Dream...

Nasional
Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Nasional
Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Nasional
Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi 'Abuse of Power' dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi "Abuse of Power" dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Nasional
Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Nasional
KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X