Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Transportasi Umum Baik, Rakyat Tak Perlu Mobil

Kompas.com - 18/09/2013, 18:50 WIB

Oleh: Christovita Wiloto

Saya ingat saat Joko Widodo masih menjadi Wali Kota Solo dan aktif mengampanyekan mobil SMK, saya mention Twitter-nya @jokowi-do2 dan bilang kalau fokus kita sebaiknya jangan ke mobil SMK, tetapi kendaraan umum.

Saat itu Jokowi sempat menjawab dengan sengit, ”Biar industri otomotif kita dikuasai asing, ya?” Saya jelaskan bahwa mobil SMK justru akan membuat Jakarta semakin macet. Yang diperlukan Jakarta adalah kendaraan umum yang mengangkut banyak orang dan nyaman, seperti kereta api, monorel, dan MRT.

Saya bilang saat itu, sebaiknya SMK diarahkan untuk menciptakan kendaraan-kendaraan umum tersebut, jangan diarahkan untuk membuat mobil alias kendaraan pribadi.

Syukurlah, sekarang, setelah menjadi Gubernur DKI, Jokowi mati-matian membela kendaraan umum dan bukan mobil murah. Inilah solusi terbaik bagi Indonesia. Kalau transportasi umum Indonesia baik dan berkualitas seperti negara-negara maju, rakyat tidak akan repot-repot membeli kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, yang mahal. Dananya bisa digunakan untuk mendidik dan meningkatkan standar gizi anak-anak mereka.

Di beberapa negara maju, jarak tempuh dari satu lokasi ke lokasi lain bisa diprediksi dengan baik. Misalnya kita ada jadwal rapat pada pukul 14.00 di suatu kantor, kalau berangkat 15 menit sebelumnya menggunakan MRT, kita akan sampai di lokasi 5 menit sebelum rapat.

Hal ini hampir menjadi hal yang mustahil terjadi di Jakarta. Kita perlu setidaknya menyiapkan waktu 1 jam sebelumnya agar tidak terlambat menghadiri rapat tersebut. Pasalnya, kondisi kemacetan jalan sulit diprediksi, ditambah lagi tidak mudahnya mendapatkan lokasi parkir kendaraan.

Tanpa transportasi umum yang baik dan nyaman, biaya sia-sia yang dikeluarkan setiap orang menjadi sangatlah besar. Selain itu, sangat menghabiskan waktu kita dan membuat kita cepat letih dengan tingkat produktivitas yang menjadi sangat rendah.

Untuk mengatasi kemacetan dan sulitnya kendaraan umum, banyak dari kita terpaksa membeli motor. Selama ini motor dirasakan sangat menolong masyarakat mengatasi keterbatasan kendaraan umum serta gesit di tengah macet. Namun, apa yang terjadi saat ini ketika setiap orang mulai naik motor? Jalanan di Jakarta pun semakin macet, bahkan kini motor pun sulit berjalan.

Jika kini mobil dibuat murah, ini justru akan membuat kemacetan semakin runyam. Bisa-bisa jalanan di Jakarta akan penuh mobil dan motor, tetapi tidak bergerak sama sekali.

Kebijakan mobil murah ini adalah kebijakan yang bodoh, yang hanya menguntungkan produsen kendaraan, yang tahun lalu memecahkan rekor penjualan kendaraan mereka. Tanpa peduli dengan tingkat kemacetan yang semakin tinggi, tingkat kecelakaan juga semakin tinggi, tingkat polusi yang semakin tinggi, meningkatkan biaya yang tidak perlu, serta menurunkan kesejahteraan dan tingkat produktivitas.

Seandainya pejabat pengambil keputusan di negara kita memiliki visi yang jelas, prorakyat, dan memiliki ketahanan nasional yang baik di bidang ekonomi, termasuk transportasi, BBM, dan produktivitas yang baik, kebijakan-kebijakan bodoh seperti mobil murah ini tidak akan terjadi. Sebaliknya, pembangunan infrastruktur transportasi umumlah yang harus digencarkan.


Christovita Wiloto, CEO Wiloto Corp

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Nasional
Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Nasional
Soal Revisi UU MK, Disebut 'Jurus Mabuk' Politisi Menabrak Konstitusi

Soal Revisi UU MK, Disebut "Jurus Mabuk" Politisi Menabrak Konstitusi

Nasional
SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

Nasional
Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Nasional
SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

Nasional
Anggota DPR Usul 'Money Politics' Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari 'Balik Modal'

Anggota DPR Usul "Money Politics" Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari "Balik Modal"

Nasional
Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com