Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontroversi Dino Patti Djalal Ikuti Konvensi Capres

Kompas.com - 11/09/2013, 18:04 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, mengikuti Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat menuai sorotan. Dino dianggap tak dapat mengikuti konvensi tersebut karena statusnya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Kita sepakat dicek, konvensi harus milih, apakah status PNS terus, atau berhenti jadi duta besar dan ikut konvensi," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9/2013).

Hasanuddin menuturkan, sesuai Undang-Undang tentang PNS, selama menjadi PNS, Dino tak dapat terjun ke panggung politik melalui jalur apa pun. Dino dapat ikut Konvensi Demokrat bila dirinya mundur sebagai PNS dan meletakkan jabatannya sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat.

"Pak Dino itu duta besar melalui karier PNS, kalau ikut konvensi harus keluar dari PNS," ujarnya.

Di lokasi yang sama, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menentukan keputusan tepat bagi Dino. Ia berharap semua pihak menaati aturan yang ada agar tak ada gejolak belakanga nanti.

"Kita menginginkan ketaatan peraturan, sehingga saya kira tidak ada sesuatu yang perlu digonjang-ganjingkan," kata Marty.

Untuk diketahui, Dino merupakan salah satu tokoh yang masuk dalam kesebelasan Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Ia telah melewati tahap pra-Konvensi beberapa waktu lalu dan akan mengikuti seleksi di tahap berikutnya.

Selain Dino, inilah daftar tokoh yang mengikuti Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat:
1. Ali Masykur Musa (anggota Badan Pemeriksa Keuangan)
2. Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina)
3. Dahlan Iskan (Menteri BUMN)
4. Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI)
5. Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan)
6. Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah)
7. Hayono Isman (anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat)
8. Marzuki Alie (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat)
9. Pramono Edhie Wibowo (mantan Kepala Staf Angkatan Darat)
10. Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com