Kompas.com - 09/09/2013, 11:13 WIB
Ilustrasi KOMPAS/RIZA FATHONIIlustrasi
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena melanggar hak ekonomi dan hak sosial masyarakat. Itulah sebabnya, penanganan masalah ini pun harus secara luar biasa agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa penuntut umum, maupun hakim semestinya mengungkap semua kasus korupsi hingga tuntas.

Kenyataan selama ini menunjukkan, vonis terhadap sejumlah terpidana kasus korupsi masih jauh dari rasa keadilan masyarakat. Seperti baru-baru ini, meski memberi harapan Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut tindak pidana pencucian uang sebelum 2010, vonis terhadap Inspektur Jenderal Djoko Susilo kembali mencederai rasa keadilan masyarakat.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Mantan Kakorlantas Mabes Polri Irjen Pol Djoko Susilo (dua kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (3/9/2013). Djoko Susilo divonis 18 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti terlibat dalam kasus korupsi pengadaan alat simulator SIM di Korlantas Mabes Polri.

Hal itu mengingat terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara di Korps Lalu Lintas Polri tersebut adalah penegak hukum dengan pangkat dan jabatan tinggi. Selain itu, perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara Rp 121 miliar dari proyek senilai Rp 196,8 miliar. Hukuman 10 tahun penjara dinilai terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa selama 18 tahun penjara.

Sebelumnya, majelis peninjauan kembali (PK) membebaskan Sudjiono Timan dengan membatalkan putusan kasasi yang menghukum bekas Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia itu 15 tahun penjara karena dinilai terbukti korupsi. Putusan majelis PK dipertanyakan karena memutus perkara pemohon yang dalam status buron.

Sebagian besar vonis kasus korupsi selama ini pun belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena terlalu ringan. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada awal tahun ini, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta saja, dari 240 terdakwa yang diadili sejak 2005 hingga 2009, vonis yang dijatuhkan ringan, yaitu rata-rata hanya 3 tahun 6 bulan. (Kompas, 19/1)

Bahkan, diskusi grup terfokus yang dilakukan beberapa kali oleh KPK, kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Jakarta, Sabtu (7/9), menyimpulkan bahwa ada kecenderungan semakin besar uang yang dikorupsi, hukuman terhadap koruptornya semakin ringan. Hal ini berbanding terbalik dengan prinsip tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimum sampai maksimum.

”Tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap kemandirian hakim, seyogianya hakim membuka diri terhadap pandangan berbagai kalangan masyarakat, khususnya yang memiliki argumen yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Adnan tentang hasil diskusi tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut wakil ketua KPK lainnya, Bambang Widjojanto, dampak korupsi yang mengakibatkan kerugian besar tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga sosial belum dipahami, terutama oleh hakim, meskipun mereka adalah hakim pengadilan tindak pidana korupsi.

”Akibat dari kejahatan (korupsi) tidak dilihat secara dalam, dan dampak tindak pidana korupsi tidak dipahami secara utuh. Padahal, kejahatan korupsi bila dilihat dampaknya akan sangat besar nilai kerugiannya,” katanya.

Dalam situs acch.kpk.go.id disebutkan bahwa merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana yang memberikan dampak terbesar bagi negara. Badan Pemeriksa Keuangan pernah melansir bahwa ditemukan sedikitnya 191.575 kasus penyimpangan keuangan negara dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 103,19 triliun. Karena itu, secara teoretis, korupsi berpotensi mengurangi kesejahteraan rakyat karena besarnya inefisiensi akibat salah alokasi sumber daya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: BUMN Terlalu Sering Kita Proteksi, Enak Sekali

Jokowi: BUMN Terlalu Sering Kita Proteksi, Enak Sekali

Nasional
Wapres Sebut Laznas Yatim Mandiri Telah Salurkan Bantuan Pendidikan untuk 1.000 Anak Yatim Terdampak Pandemi

Wapres Sebut Laznas Yatim Mandiri Telah Salurkan Bantuan Pendidikan untuk 1.000 Anak Yatim Terdampak Pandemi

Nasional
Akbar Tanjung: Kalau 2004 Golkar Pernah Jadi Pemenang, Insya Allah 20 Tahun Kemudian Juga Bisa

Akbar Tanjung: Kalau 2004 Golkar Pernah Jadi Pemenang, Insya Allah 20 Tahun Kemudian Juga Bisa

Nasional
Minta BUMN yang Tak Berkembang Ditutup, Jokowi: Tidak Ada 'Selamet-selametin'

Minta BUMN yang Tak Berkembang Ditutup, Jokowi: Tidak Ada "Selamet-selametin"

Nasional
Jokowi: Kadang Saya Malu, BUMN Sudah 'Dibukain' Pintu tetapi Enggak Ada Respons

Jokowi: Kadang Saya Malu, BUMN Sudah "Dibukain" Pintu tetapi Enggak Ada Respons

Nasional
Wapres Sebut Jumlah Anak Yatim Piatu Mencapai 28.000 Per September 2021

Wapres Sebut Jumlah Anak Yatim Piatu Mencapai 28.000 Per September 2021

Nasional
Enam Orang yang Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Enam Orang yang Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Nasional
Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Nasional
Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Nasional
OTT di Musi Banyuasin, KPK Tangkap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan 5 ASN

OTT di Musi Banyuasin, KPK Tangkap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan 5 ASN

Nasional
Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit

Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit

Nasional
Temui Orangtua Korban Penganiayaan di Bogor, Wagub Jabar Minta Pihak Sekolah Menindak Tegas

Temui Orangtua Korban Penganiayaan di Bogor, Wagub Jabar Minta Pihak Sekolah Menindak Tegas

Nasional
6 Tips Bijak Menggunakan Pinjaman Online

6 Tips Bijak Menggunakan Pinjaman Online

Nasional
KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

Nasional
OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.