Kompas.com - 08/09/2013, 12:45 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Penulis Ariane Meida
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) merilis hasil survei yang menyebukan bahwa Joko Widodo atau Jokowi dinilai sebagai calon presiden yang paling jujur dibandingkan capres lainnya.

Hal itu diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap wartawan politik nasional. Dalam survei yang dirilis Minggu (8/9/2013) tersebut, Jokowi mendapatkan skor tertinggi (8,6) dari 27 capres dan cawapres lainnya.

Menurut LPI, survei ini merupakan kajian kualitatif dalam rangka memberdayakan pemilih sebagai penentu kepemimpinan politik dalam pemilihan umum 2014 mendatang. LPI juga menyampaikan, pendekatan kuantitatif tidak diabaikan, tetapi dipandang sebagai upaya menyederhanakan realitas yang kualitatif dan kompleks.

LPI tetap memakai alat ukur kuantitatif melalui metode scoring di akhir diskusi mendalam (focus group discussion) dalam rangka menyajikan pandangan yang terukur dan mudah diterima publik.

Adapun narasumber terdiri dari para wartawan politik nasional dari media televisi, cetak, online, dan radio, dengan jumlah wartawan sebanyak 45 orang dari masing-masing grup.

Dari peringkat 10 teratas, sembilan figur capres dan cawapres lainnya yang dianggap jujur dalam pandangan wartawan adalah; Jusuf Kalla (6,8), Megawati (6,8), Surya Paloh (5,9), Mahfud MD (4,8), Harry Tanoesoedibijo (4,3), Rizal Ramli (4,1), Prabowo (3,9), Wiranto (3,9), dan Hatta Rajasa (3,7).

Sebelumnya, Forum Akademisi Teknologi Informatika (IT) juga mengeluarkan hasil survei mengenai elektabilitas parpol tanpa dan dengan Jokowi sebagai Calon Presiden dari PDI-P, pada Selasa (27/8/2013).

Survei diselenggarakan pada 1-20 Agustus 2013 . Respondennya berjumlah sebanyak 2.000 orang (1.000 pria dan 1.000 perempuan) dari 34 provinsi. Hasil survei menunjukan, jika ditanya mengenai pilihan parpol dengan Jokowi tidak maju sebagai capres dari PDI-P, partai yang diketuai Megawati tersebut berada di urutan teratas dengan angka elektabilitas 20,40 persen.

Namun, jika PDI-P terlebih dulu menetapkan Jokowi sebagai capres sebelum pemilu legislatif, hasil suaranya melonjak menjadi 34 persen Survei ini menegaskan survei yang dilakukan Kompas pada Juni 2013.

Dalam survei tersebut, elektabilitas Jokowi mencapai 32,5 persen. Proporsi itu meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tingkat keterpilihannya pada Desember 2012.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Diminta Tak Diam soal Dugaan Pelat Polri Arteria, IPW: Ini Pelanggaran Hukum

Polisi Diminta Tak Diam soal Dugaan Pelat Polri Arteria, IPW: Ini Pelanggaran Hukum

Nasional
Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Nasional
KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

Nasional
Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Nasional
Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Nasional
Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Nasional
Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Nasional
Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Nasional
Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Nasional
Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Nasional
Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Nasional
Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Nasional
KPK: 'Upeti' Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

KPK: "Upeti" Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.