Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beredar Spanduk Dukung Jokowi dan Tolak Mega

Kompas.com - 07/09/2013, 09:22 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi presiden terus mengalir, seolah tak terbendung. Hal itu salah satunya terlihat dari sebuah spanduk yang terbentang di jembatan layang Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2013).

Sebuah spanduk berukuran sekitar 2 x 4 meter terbentang di flyover tersebut. Pada spanduk yang didominasi warna merah dan putih itu terpampang wajah Jokowi dengan tulisan "Jokowi Yess! Megawati No!".

Sampai saat ini, belum diperoleh informasi tentang siapa yang memasang spanduk tersebut. Namun di sisi kanan atas spanduk itu tertera sebuah logo dengan tulisan "Barisan Jokowi for President".

Seperti yang telah diberitakan, beberapa waktu belakangan banyak sekali dorongan kepada PDI Perjuangan untuk mengusung Jokowi menjadi calon presiden di periode 2014-2019. Dukungan dari internal partai "mocong putih" itu sama kuatnya dengan dukungan yang datang dari luar.

Meski begitu, belum ada keputusan resmi dari PDI Perjuangan terkait figur yang akan diusung nanti.

Saat menyampaikan pidato politik dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Ancol kemarin, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berkali-kali memuji Jokowi sebagai kader potensial dan memiliki getaran seperti Bung Karno.

Meski demikian, di sisi lain Megawati menyiratkan baru akan mengambil keputusan soal calon presiden setelah pemilihan umum legislatif. Sesuai hasil kongres, penentuan calon presiden PDI Perjuangan menjadi hak prerogatif Ketua Umum.

Semua usulan yang mengemuka dalam Rakernas PDI Perjuangan hanya menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tersebut. Jokowi pun belum menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon presiden. Jokowi mengaku ingin fokus membenahi Ibu Kota dan tunduk pada keputusan partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com