Kompas.com - 05/09/2013, 20:39 WIB
SIDANG VONIS. Serda Ucok, Serda Sugeng dan Koptu Kodik anggota Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan yang menjadi terdakwa dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan bersiap keluar ruang sidang seusai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Bantul, DI Yogyakarta, Kamis (5/9/2013). Dalam sidang dengan agenda pembacaan vonis tersebut Majelis Hakim memutuskan tiga terdakwa berkas satu yaitu, Serda Ucok dihukum 11 tahun penjara, Serda Sugeng 8 tahun penjara dan Koptu Kodik 6 tahun penjara serta ketiganya dipecat dari karier kedinasan militer. TRIBUN JOGJA/HASAN SAKRI GHOZALI SIDANG VONIS. Serda Ucok, Serda Sugeng dan Koptu Kodik anggota Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan yang menjadi terdakwa dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan bersiap keluar ruang sidang seusai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Bantul, DI Yogyakarta, Kamis (5/9/2013). Dalam sidang dengan agenda pembacaan vonis tersebut Majelis Hakim memutuskan tiga terdakwa berkas satu yaitu, Serda Ucok dihukum 11 tahun penjara, Serda Sugeng 8 tahun penjara dan Koptu Kodik 6 tahun penjara serta ketiganya dipecat dari karier kedinasan militer.
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eva K Sundari meragukan vonis yang dijatuhkan pada para terdakwa kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Kelas IIB Cebongan Sleman.

Eva berpendapat vonis tersebut patut dipertanyakan karena proses persidangan berjalan penuh intimidasi dan tak adil. Ia menuding jalannya persidangan penuh skenario dan sekadar formalitas karena majelis hakim tak pernah memberikan analisisnya.

"Peradilan militer keberadaannya tidak adil, tidak sesuai standar dan bisa sesukanya. Maka kita harus paham mutunya tidak memuaskan," kata Eva saat dijumpai di sela-sela acara gladi bersih Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan, di Ancol, Jakarta, Kamis (5/9/2013).

Politisi PDI Perjuangan ini menuturkan, buruknya proses peradilan militer dipicu oleh sejumlah hal. Yang paling mencolok, menurutnya, adalah saat hirarki pangkat mempengaruhi proses persidangan tersebut.

"Pangkat penuntut lebih rendah dari pengacaranya, jadi tidak maksimal. Pantas kalau ada yang menilai hanya bersandiwara," tandasnya.

Sebelumnya diberitaka, tiga terdakwa kasus penyerangan Lapas Cebongan dijatuhi hukuman penjara 6 sampai 11 tahun karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap empat tahanan titipan Polda DI Yogyakarta di Lapas Cebongan.

Serda Ucok Tigor Simbolon divonis 11 tahun penjara, sedangkan Serda Sugeng Sumaryanto dijatuhi hukuman 8 tahun penjara, dan Koptu Kodik dihukum 6 tahun penjara. Selain itu, ketiganya dipecat dari TNI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Vonis itu lebih rendah dari tuntutan Oditur Militer, dimana Serda Ucok dituntut 12 tahun, Serda Sugeng 10 tahun, dan Koptu Kodik 8 tahun.

Sementara itu lima terdakwa lainnya dijatuhi hukuman 1 tahun 9 bulan, namun tidak dipecat dari TNI. Mereka dinyatakan terbukti membantu pembunuhan berencana tersebut.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menyembuhkan Islamofobia

Menyembuhkan Islamofobia

Nasional
Jumlah Anggota Pansus RUU IKN Lebihi Batas, DPR Bahas Perubahan Tata Tertib

Jumlah Anggota Pansus RUU IKN Lebihi Batas, DPR Bahas Perubahan Tata Tertib

Nasional
Wapres Ma'ruf: Semua Agama di Indonesia Hakikatnya Tegas Melarang Korupsi

Wapres Ma'ruf: Semua Agama di Indonesia Hakikatnya Tegas Melarang Korupsi

Nasional
Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Budi Daya Lele Sistem Bioflok di Konawe

Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Budi Daya Lele Sistem Bioflok di Konawe

Nasional
Ridwan Kamil Akui Masuk Parpol Pilihan Paling Realistis untuk Kembali Maju di Kontestasi Politik

Ridwan Kamil Akui Masuk Parpol Pilihan Paling Realistis untuk Kembali Maju di Kontestasi Politik

Nasional
Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Nasional
Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Nasional
Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Nasional
Tegaskan PAN Tak Nantikan Reshuffle, Zulkifli Hasan: Itu Urusan Presiden

Tegaskan PAN Tak Nantikan Reshuffle, Zulkifli Hasan: Itu Urusan Presiden

Nasional
Kementerian KP Diseminasikan Keunggulan Tambak Milenial kepada Generasi Muda

Kementerian KP Diseminasikan Keunggulan Tambak Milenial kepada Generasi Muda

Nasional
Bali Democracy Forum ke-14, Menlu Retno Tegaskan Pentingnya Kesetaraan Vaksinasi Covid-19

Bali Democracy Forum ke-14, Menlu Retno Tegaskan Pentingnya Kesetaraan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Ridwan Kamil: Jadi Pemimpin Nasional Baiknya Berpartai, Lebih Mantap

Ridwan Kamil: Jadi Pemimpin Nasional Baiknya Berpartai, Lebih Mantap

Nasional
Zulhas: Kalau Ridwan Kamil Bersedia Masuk PAN, Kita Kasih Karpet Biru

Zulhas: Kalau Ridwan Kamil Bersedia Masuk PAN, Kita Kasih Karpet Biru

Nasional
Jokowi Ingin Penindakan Korupsi Tak Hanya Bikin Jera, tetapi juga Selamatkan Uang Negara

Jokowi Ingin Penindakan Korupsi Tak Hanya Bikin Jera, tetapi juga Selamatkan Uang Negara

Nasional
Kebijakan Satu Peta di 5 Kabupaten Papua Baik, Moeldoko: Torang Hebat Cegah Korupsi

Kebijakan Satu Peta di 5 Kabupaten Papua Baik, Moeldoko: Torang Hebat Cegah Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.