Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 05/09/2013, 15:26 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Indonesia Network Election Survey (INES) merilis hasil survei yang dilakukan pada 16-30 Agustus 2013. INES menyebutkan, Partai Gerindra dan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden berjaya. Sebaliknya, PDI Perjuangan dan Joko Widodo alias Jokowi sebagai bakal capres disorot miring, jauh berbeda dengan hasil survei sejumlah lembaga lainnya. 

Hasil survei itu dipaparkan Direktur Executive INES Irwan Suhanto. Hadir pula Direktur Data INES Sutisna, mantan Komisioner KPU Mulyana W Kusumah, dan para peneliti INES.

Awalnya, mereka menyebut mengambil sampel sebanyak 8.280 orang di 33 provinsi. Penarikan sampel menggunakan stratified random sampling atas dasar provinsi, proporsi desa/kota, penghasilan, dan jenis kelamin. Margin of error survei itu, menurut mereka, hanya 1,1 persen.

Hasilnya, elektabilitas Partai Gerindra teratas mengalahkan Partai Golkar dengan angka 24,56 persen. Elektabilitas Golkar disebut hanya 16,07 persen, PDI-P 13,07 persen, PAN 8,7 persen, Hanura 8,19 persen, Nasdem 6,03 persen, Demokrat 4,86 persen, PPP 4,12 persen, PKB 3,79 persen, PKS 2,11 persen, PKPI 0,82 persen, dan PBB 0,36 persen.

Irwan mengatakan, Gerindra teratas karena membawa program yang pro-rakyat. PDI-P juga disebut mempunyai program kerakyatan yang jelas dan progresif. Namun, INES mengungkit ketika zaman Megawati Soekarnoputri menjadi presiden.

"Rakyat kapok karena pada era PDI-P berkuasa, BUMN kebanggaan, Indosat, Tangguh LNG, dijual ke asing murah. Pada era PDI-P juga banyak undang-undang yang dihasilkan sangat liberal, seperti UU Migas, UU Tenaga Kerja, dengan rezim upah murah dan sistem outsourcing yang terus menjadi persoalan di kalangan buruh," kata Irwan.

Prabowo "kalahkan" Jokowi

Bagaimana dengan capres? Elektabilitas Prabowo juga disebut teratas mengalahkan Jokowi dan 25 tokoh lain. Elektabilitas Prabowo mencapai 34,6 persen dan Jokowi 21,4 persen.

Disebutkan, Prabowo memiliki gaya kepemimpinan yang diinginkan masyarakat, yakni tegas, jujur, tidak peragu, bersih, mempunyai rasa nasionalisme, berpihak pada rakyat kecil dan menengah. Gaya kepemimpinan Prabowo, kata Irwan, merupakan antitesis dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Bagaimana dengan Jokowi yang dalam berbagai hasil survei selalu teratas? Entah data dari mana, INES menyebut tingginya elektabilitas Jokowi karena pengaruh kinerja Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dalam menyelesaikan masalah.

"Masyarakat menilai yang menghadapi kelompok penolakan penggusuran pedagang kaki lima, penggusuran Waduk Pluit, protes dari Komnas HAM, serta tuntutan buruh terkait UMR DKI adalah Ahok, bukan Jokowi," kata Irwan.

Tak hanya itu, Irwan mengatakan, masyarakat ingin Jokowi memenuhi janjinya menyelesaikan masalah Jakarta. Namun, tidak ada data berapa banyak orang yang menginginkan hal itu. Diungkit pula proyek Mobil Esemka yang pernah diangkat Jokowi ketika menjabat Wali Kota Surakarta.

"Sampai hari ini, proyek mobil Esemka tidak jelas perkembangannya," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU Jakarta Mulai Dibahas jelang Pemindahan Ibu Kota ke IKN

RUU Jakarta Mulai Dibahas jelang Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Nasional
BERITA FOTO: Simulasi Perang Khusus Awali Penyematan Brevet Kopaska

BERITA FOTO: Simulasi Perang Khusus Awali Penyematan Brevet Kopaska

Nasional
Ditjen HAM Sebut 60 Persen Tahanan di Indonesia Terkait Kasus Narkotika

Ditjen HAM Sebut 60 Persen Tahanan di Indonesia Terkait Kasus Narkotika

Nasional
BERITA FOTO: Alkes Bekas RSDC Wisma Atlet Kemayoran Akan Dihibahkan

BERITA FOTO: Alkes Bekas RSDC Wisma Atlet Kemayoran Akan Dihibahkan

Nasional
Amnesty International Menilai Ada Ego Kelompok dalam Penolakan Timnas Israel

Amnesty International Menilai Ada Ego Kelompok dalam Penolakan Timnas Israel

Nasional
BERITA FOTO: Nakes dan Relawan RSDC Wisma Atlet Kemayoran Dipulangkan

BERITA FOTO: Nakes dan Relawan RSDC Wisma Atlet Kemayoran Dipulangkan

Nasional
Usman Hamid Kenang Perjuangan Almarhum Glenn Fredly Bebaskan Tahanan Politik Papua

Usman Hamid Kenang Perjuangan Almarhum Glenn Fredly Bebaskan Tahanan Politik Papua

Nasional
Pentingnya Memastikan Nilai Jenama Lokal dan Idealisme di Dalamnya

Pentingnya Memastikan Nilai Jenama Lokal dan Idealisme di Dalamnya

Nasional
BERITA FOTO: RSDC Wisma Atlet Kemayoran Resmi Ditutup

BERITA FOTO: RSDC Wisma Atlet Kemayoran Resmi Ditutup

Nasional
Sidang Praperadilan Lukas Enembe Lawan KPK Digelar 10 April 2023

Sidang Praperadilan Lukas Enembe Lawan KPK Digelar 10 April 2023

Nasional
KPK Klarifikasi Kekayaan Dirlidik Endar Priantoro: Belum Ada Indikasi Apa-Apa

KPK Klarifikasi Kekayaan Dirlidik Endar Priantoro: Belum Ada Indikasi Apa-Apa

Nasional
KSAL: Selain Kekurangan Sea Rider, Prajurit Kopaska di Koarmada III Belum Lengkap

KSAL: Selain Kekurangan Sea Rider, Prajurit Kopaska di Koarmada III Belum Lengkap

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Lukas Enembe Ajukan Praperadilan

Jadi Tersangka KPK, Lukas Enembe Ajukan Praperadilan

Nasional
PKS Sindir Prinsip 'Tidak Diskriminatif' FIFA, Coret Rusia dari Piala Dunia tapi Israel Tidak

PKS Sindir Prinsip "Tidak Diskriminatif" FIFA, Coret Rusia dari Piala Dunia tapi Israel Tidak

Nasional
KPK Klarifikasi Kekayaan Pegawai Pajak hingga Kepala Daerah Pekan Depan

KPK Klarifikasi Kekayaan Pegawai Pajak hingga Kepala Daerah Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke