Survei INES Sanjung Gerindra dan Prabowo

Kompas.com - 05/09/2013, 15:26 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi (kanan) menghadiri syukuran lolosnya Partai Gerindra menjadi kontestan Pemilu 2014 di Jakarta, Kamis (17/1/2013). Acara dihadiri kader Gerindra dari seluruh Indonesia. KOMPAS/Hendra A SetyawanKetua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi (kanan) menghadiri syukuran lolosnya Partai Gerindra menjadi kontestan Pemilu 2014 di Jakarta, Kamis (17/1/2013). Acara dihadiri kader Gerindra dari seluruh Indonesia.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Indonesia Network Election Survey (INES) merilis hasil survei yang dilakukan pada 16-30 Agustus 2013. INES menyebutkan, Partai Gerindra dan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden berjaya. Sebaliknya, PDI Perjuangan dan Joko Widodo alias Jokowi sebagai bakal capres disorot miring, jauh berbeda dengan hasil survei sejumlah lembaga lainnya. 

Hasil survei itu dipaparkan Direktur Executive INES Irwan Suhanto. Hadir pula Direktur Data INES Sutisna, mantan Komisioner KPU Mulyana W Kusumah, dan para peneliti INES.

Awalnya, mereka menyebut mengambil sampel sebanyak 8.280 orang di 33 provinsi. Penarikan sampel menggunakan stratified random sampling atas dasar provinsi, proporsi desa/kota, penghasilan, dan jenis kelamin. Margin of error survei itu, menurut mereka, hanya 1,1 persen.

Hasilnya, elektabilitas Partai Gerindra teratas mengalahkan Partai Golkar dengan angka 24,56 persen. Elektabilitas Golkar disebut hanya 16,07 persen, PDI-P 13,07 persen, PAN 8,7 persen, Hanura 8,19 persen, Nasdem 6,03 persen, Demokrat 4,86 persen, PPP 4,12 persen, PKB 3,79 persen, PKS 2,11 persen, PKPI 0,82 persen, dan PBB 0,36 persen.

Irwan mengatakan, Gerindra teratas karena membawa program yang pro-rakyat. PDI-P juga disebut mempunyai program kerakyatan yang jelas dan progresif. Namun, INES mengungkit ketika zaman Megawati Soekarnoputri menjadi presiden.

"Rakyat kapok karena pada era PDI-P berkuasa, BUMN kebanggaan, Indosat, Tangguh LNG, dijual ke asing murah. Pada era PDI-P juga banyak undang-undang yang dihasilkan sangat liberal, seperti UU Migas, UU Tenaga Kerja, dengan rezim upah murah dan sistem outsourcing yang terus menjadi persoalan di kalangan buruh," kata Irwan.

Prabowo "kalahkan" Jokowi

Bagaimana dengan capres? Elektabilitas Prabowo juga disebut teratas mengalahkan Jokowi dan 25 tokoh lain. Elektabilitas Prabowo mencapai 34,6 persen dan Jokowi 21,4 persen.

Disebutkan, Prabowo memiliki gaya kepemimpinan yang diinginkan masyarakat, yakni tegas, jujur, tidak peragu, bersih, mempunyai rasa nasionalisme, berpihak pada rakyat kecil dan menengah. Gaya kepemimpinan Prabowo, kata Irwan, merupakan antitesis dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Bagaimana dengan Jokowi yang dalam berbagai hasil survei selalu teratas? Entah data dari mana, INES menyebut tingginya elektabilitas Jokowi karena pengaruh kinerja Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dalam menyelesaikan masalah.

"Masyarakat menilai yang menghadapi kelompok penolakan penggusuran pedagang kaki lima, penggusuran Waduk Pluit, protes dari Komnas HAM, serta tuntutan buruh terkait UMR DKI adalah Ahok, bukan Jokowi," kata Irwan.

Tak hanya itu, Irwan mengatakan, masyarakat ingin Jokowi memenuhi janjinya menyelesaikan masalah Jakarta. Namun, tidak ada data berapa banyak orang yang menginginkan hal itu. Diungkit pula proyek Mobil Esemka yang pernah diangkat Jokowi ketika menjabat Wali Kota Surakarta.

"Sampai hari ini, proyek mobil Esemka tidak jelas perkembangannya," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X