Kompas.com - 05/09/2013, 15:26 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi (kanan) menghadiri syukuran lolosnya Partai Gerindra menjadi kontestan Pemilu 2014 di Jakarta, Kamis (17/1/2013). Acara dihadiri kader Gerindra dari seluruh Indonesia. KOMPAS/Hendra A SetyawanKetua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi (kanan) menghadiri syukuran lolosnya Partai Gerindra menjadi kontestan Pemilu 2014 di Jakarta, Kamis (17/1/2013). Acara dihadiri kader Gerindra dari seluruh Indonesia.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Indonesia Network Election Survey (INES) merilis hasil survei yang dilakukan pada 16-30 Agustus 2013. INES menyebutkan, Partai Gerindra dan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden berjaya. Sebaliknya, PDI Perjuangan dan Joko Widodo alias Jokowi sebagai bakal capres disorot miring, jauh berbeda dengan hasil survei sejumlah lembaga lainnya. 

Hasil survei itu dipaparkan Direktur Executive INES Irwan Suhanto. Hadir pula Direktur Data INES Sutisna, mantan Komisioner KPU Mulyana W Kusumah, dan para peneliti INES.

Awalnya, mereka menyebut mengambil sampel sebanyak 8.280 orang di 33 provinsi. Penarikan sampel menggunakan stratified random sampling atas dasar provinsi, proporsi desa/kota, penghasilan, dan jenis kelamin. Margin of error survei itu, menurut mereka, hanya 1,1 persen.

Hasilnya, elektabilitas Partai Gerindra teratas mengalahkan Partai Golkar dengan angka 24,56 persen. Elektabilitas Golkar disebut hanya 16,07 persen, PDI-P 13,07 persen, PAN 8,7 persen, Hanura 8,19 persen, Nasdem 6,03 persen, Demokrat 4,86 persen, PPP 4,12 persen, PKB 3,79 persen, PKS 2,11 persen, PKPI 0,82 persen, dan PBB 0,36 persen.

Irwan mengatakan, Gerindra teratas karena membawa program yang pro-rakyat. PDI-P juga disebut mempunyai program kerakyatan yang jelas dan progresif. Namun, INES mengungkit ketika zaman Megawati Soekarnoputri menjadi presiden.

"Rakyat kapok karena pada era PDI-P berkuasa, BUMN kebanggaan, Indosat, Tangguh LNG, dijual ke asing murah. Pada era PDI-P juga banyak undang-undang yang dihasilkan sangat liberal, seperti UU Migas, UU Tenaga Kerja, dengan rezim upah murah dan sistem outsourcing yang terus menjadi persoalan di kalangan buruh," kata Irwan.

Prabowo "kalahkan" Jokowi

Bagaimana dengan capres? Elektabilitas Prabowo juga disebut teratas mengalahkan Jokowi dan 25 tokoh lain. Elektabilitas Prabowo mencapai 34,6 persen dan Jokowi 21,4 persen.

Disebutkan, Prabowo memiliki gaya kepemimpinan yang diinginkan masyarakat, yakni tegas, jujur, tidak peragu, bersih, mempunyai rasa nasionalisme, berpihak pada rakyat kecil dan menengah. Gaya kepemimpinan Prabowo, kata Irwan, merupakan antitesis dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Bagaimana dengan Jokowi yang dalam berbagai hasil survei selalu teratas? Entah data dari mana, INES menyebut tingginya elektabilitas Jokowi karena pengaruh kinerja Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dalam menyelesaikan masalah.

"Masyarakat menilai yang menghadapi kelompok penolakan penggusuran pedagang kaki lima, penggusuran Waduk Pluit, protes dari Komnas HAM, serta tuntutan buruh terkait UMR DKI adalah Ahok, bukan Jokowi," kata Irwan.

Tak hanya itu, Irwan mengatakan, masyarakat ingin Jokowi memenuhi janjinya menyelesaikan masalah Jakarta. Namun, tidak ada data berapa banyak orang yang menginginkan hal itu. Diungkit pula proyek Mobil Esemka yang pernah diangkat Jokowi ketika menjabat Wali Kota Surakarta.

"Sampai hari ini, proyek mobil Esemka tidak jelas perkembangannya," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

Nasional
Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

Nasional
Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Nasional
Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

Nasional
UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

Nasional
Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Nasional
UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Nasional
Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X