Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LKP: Lebih Seru kalau Jokowi Cawapres, Wiranto atau Prabowo Capresnya

Kompas.com - 03/09/2013, 09:59 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Lembaga Klimatologi Politik (LKP) mencatat belum ada satu figur pun yang mampu menandingi keunggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden jelang Pemilu Presiden 2014, baik dari sisi popularitas, maupun dari sisi tingkat keterpilihan. Meski demikian, CEO LKP Usman Rachman mengatakan, pertarungan capres 2014 akan lebih seru dan seimbang jika Jokowi maju sebagai calon wakil presiden, bukan capres. Kenapa?

"Kalau Jokowi maju jadi cawapres bakal lebih seru karena Wiranto atau Prabowo mampu bersaing. Tapi ini hanya untuk saat ini, dinamika bergerak, bisa saja berubah," kata Usman, dalam sebuah diskusi politik, di Jakarta, Senin (2/9/2013).

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ketua Umum Partai Hanura Wiranto

Banyak lembaga survei yang menjagokan kader PDI Perjuangan ini akan menang telak bila ikut Pemilu Presiden 2014. Survei LKP yang digelar pada pertengahan Agustus 2013 sendiri menunjukkan, nama Jokowi duduk di peringkat teratas dengan elektabilitas sebesar 19,6 persen, disusul Wiranto 18,5 persen, dan Prabowo Subianto 15,4 persen.

Untuk diketahui, meski nama Jokowi terus meroket, PDI Perjuangan belum memberi kepastian bakal mengusungnya sebagai capres atau cawapres di 2014. Sikap PDI Perjuangan dalam menentukan calon yang akan diusungnya sangat tegas, yakni sepenuhnya menjadi kewenangan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umumnya.

Secara terpisah, peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, sangat yakin bahwa Jokowi akan menang dalam Pemilu Presiden 2014. Dengan catatan, Jokowi bersedia maju sebagai capres, dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan merestui pencapresannya.

Menurut Kristiadi, periode ini merupakan waktu yang sangat tepat untuk mengusung Jokowi sebagai capres. Atas dasar itu, ia mengimbau agar Megawati mendukung kader potensialnya itu maju sebagai capres mendatang.

Kristiadi juga menyampaikan bahwa dorongan Joko Widodo untuk loncat menjadi calon presiden periode 2014-2019 akan sulit dibendung. Alasannya adalah sentimen publik kepada Jokowi semakin besar yang tampak dari hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei. Besarnya sentimen politik kepada Jokowi, kata Kristiadi, didasari karena orang nomor satu di Jakarta itu sukses membangun citra sebagai pejabat yang tak elitis.

Tak hanya itu, Kristiadi juga menuturkan bahwa masyarakat cukup puas dengan cara kerja Jokowi selama menjadi Wali Kota Surakarta, dan Gubernur DKI Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com