Penelitian: Perencanaan Pembangunan Daerah Buruk

Kompas.com - 02/09/2013, 14:33 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Penelitian terhadap Indeks Tata Kelola Pemerintahan atau Indonesia Governance Index (IGI) menemukan, kualitas perencanaan pembangunan daerah di seluruh Indonesia masih buruk. Hanya dua dari 33 provinsi yang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPj) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)-nya.

"Kami menemukan, kualitas perencanaan pembangunan masih buruk. Kalau dilihat dari kesesuaian RPJMD dengan LKPj, dari 33 provinsi, rata-rata nilainya hanya 3,55 dari nilai maksimal 10," ungkap Senior Adviser Kemitraan Abdul Malik Gismar dalam pemaparan hasil IGI, Senin (2/9/2013), di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan.

Ia mengungkapkan, dari hasil penelitian yang dilakukan pihaknya, hanya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta yang memiliki kesesuaian antara RPJMD dengan LKPj.

Gismar memaparkan, dari beberapa daerah bahkan tidak mencantumkan target tahunan yang ingin dicapainya dalam RPJMD. Selain itu, katanya, berdasarkan penelitian 2011 lalu, banyak daerah yang terlambat mengesahkan anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD).


"Beberapa provinsi baru mengesahkan APBD 2011 pada rentang waktu Januari hingga April 2011. Daerah tersebut adalah Bengkulu, DKI Jakarta, Papua Barat, dan Aceh," kata Gismar.

Dia mengatakan, keterlambatan pengesahan APBD menyebabkan keterlambatan pelaksanaan program kerja. Dengan demikian, ujarnya, pelayanan publik pun terhampat.

"Akibat yang lebih fatal misalnya penyebaran penyakit atau gizi ibu dan anak kurang," katanya.

Ia menilai, dari hasil peneilitian IGI, kinerja DPRD cenderung rendah. Menurutnya, hal itu mempengauhi kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

"Meskipun DPRD memiliki dana operasional yang besar, performa DPRD lemah. Ini menimbulkan pertanyaan soal efisiensi dan efektivitas DPRD provinsi," ujar Gismar.

Kemitraan meluncurkan evaluasi kinerja pemerintahan daerah melalui Indeks Tata Kelola Pemerintahan atau Indonesia Governance Index. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, memerintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk menggunakan penilaian tersebut sebagai evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan.

"Jangan jadikan ini beban, tapi jadikan masukan untuk memperbaiki kinerja," katanya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X