Penelitian: Perencanaan Pembangunan Daerah Buruk

Kompas.com - 02/09/2013, 14:33 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Penelitian terhadap Indeks Tata Kelola Pemerintahan atau Indonesia Governance Index (IGI) menemukan, kualitas perencanaan pembangunan daerah di seluruh Indonesia masih buruk. Hanya dua dari 33 provinsi yang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPj) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)-nya.

"Kami menemukan, kualitas perencanaan pembangunan masih buruk. Kalau dilihat dari kesesuaian RPJMD dengan LKPj, dari 33 provinsi, rata-rata nilainya hanya 3,55 dari nilai maksimal 10," ungkap Senior Adviser Kemitraan Abdul Malik Gismar dalam pemaparan hasil IGI, Senin (2/9/2013), di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan.

Ia mengungkapkan, dari hasil penelitian yang dilakukan pihaknya, hanya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta yang memiliki kesesuaian antara RPJMD dengan LKPj.

Gismar memaparkan, dari beberapa daerah bahkan tidak mencantumkan target tahunan yang ingin dicapainya dalam RPJMD. Selain itu, katanya, berdasarkan penelitian 2011 lalu, banyak daerah yang terlambat mengesahkan anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD).

"Beberapa provinsi baru mengesahkan APBD 2011 pada rentang waktu Januari hingga April 2011. Daerah tersebut adalah Bengkulu, DKI Jakarta, Papua Barat, dan Aceh," kata Gismar.

Dia mengatakan, keterlambatan pengesahan APBD menyebabkan keterlambatan pelaksanaan program kerja. Dengan demikian, ujarnya, pelayanan publik pun terhampat.

"Akibat yang lebih fatal misalnya penyebaran penyakit atau gizi ibu dan anak kurang," katanya.

Ia menilai, dari hasil peneilitian IGI, kinerja DPRD cenderung rendah. Menurutnya, hal itu mempengauhi kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

"Meskipun DPRD memiliki dana operasional yang besar, performa DPRD lemah. Ini menimbulkan pertanyaan soal efisiensi dan efektivitas DPRD provinsi," ujar Gismar.

Kemitraan meluncurkan evaluasi kinerja pemerintahan daerah melalui Indeks Tata Kelola Pemerintahan atau Indonesia Governance Index. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, memerintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk menggunakan penilaian tersebut sebagai evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan.

"Jangan jadikan ini beban, tapi jadikan masukan untuk memperbaiki kinerja," katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Tema Naskah Khotbah Shalat Jumat yang Akan Disusun oleh Kemenag

Ini Tema Naskah Khotbah Shalat Jumat yang Akan Disusun oleh Kemenag

Nasional
“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

Nasional
Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Nasional
Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Nasional
Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Nasional
Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Nasional
Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Nasional
UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

Nasional
UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

Nasional
Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Nasional
Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X