Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/08/2013, 08:34 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Komisi Pemberantasan Korupsi berharap mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum membuka keterlibatan pihak lain dalam kasusnya, bila memang ada. Anas adalah tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lain.

"Tentu saja (kami berharap) seperti itu," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Kamis (29/8/2013). Dia mengatakan pada dasarnya korupsi cenderung sistemik sehingga kemungkinan tidak dilakukan oleh aktor tunggal.

"Dasar kami, korupsi selama ini lebih banyak korupsi sistemik. Itu bukti politik sehingga banyak sekali aktornya," ungkap Busyro. Dia pun mengatakan KPK akan mengembangkan penyidikan kasus Hambalang yang melibatka Anas, termasuk bila Anas mengungkapkan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus itu.

Busyro berjanji KPK tidak akan membatasi pengusutan pada pihak tertentu saja, tak terkecuali bila Anas menyebutkan nama-nama yang perlu pengembangan penyidikan untuk mendapatkan kebenaran materiil. "SOP kami, tidak akan membataasi pada peran-peran tertentu apalagi kalau ada bukti-bukti permulaan yang cukup," kata dia.

KPK menetapkan Anas sebagai tersangka pada Februari 2013. Hingga kini, Anas belum ditahan. Busyro mengaku belum tahu kapan Anas akan diperiksa sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, anas diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lain, yang dia terima saat masih menjadi anggota DPR. Diduga, Anas menerima Toyota Harrier, Vellfire, dan aliran dana untuk pemenangan saat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat di Kongres 2010.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com