Ada 2 Versi Laporan Audit Hambalang, BPK Dinilai Main-main

Hal tersebut disampaikan oleh peneliti Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, Rabu (28/8/2013). Dua versi laporan audit investigatif tahap kedua tersebut adalah laporan resmi yang diserahkan ke DPR dan laporan audit yang disimpan untuk internal BPK.

Dokumen resmi itu tidak menyebutkan adanya 15 nama anggota Komisi X DPR yang diduga terlibat dalam proses proyek tersebut. Besar kerugian negara dalam dokumen tersebut ditulis Rp 463,67 miliar.

Dokumen lain untuk internal tertera pada Juli 2013. Dalam audit untuk internal BPK, terdapat 15 anggota DPR yang diduga terlibat dalam proses persetujuan anggaran proyek Hambalang. Dalam dokumen tersebut, kerugian negara ditulis Rp 471,707 miliar.

Dalam laporan resmi yang diserahkan ke DPR, selain nama-nama anggota DPR dihilangkan, juga tidak disertakan proses penganggaran di DPR tersebut. Mengenai hal itu, anggota BPK, Ali Masykur Musa, enggan memberi penjelasan.

Dalam laporan resmi yang diserahkan ke DPR, BPK membeberkan dugaan keterlibatan ADWM yang saat itu menjabat Menteri Keuangan. Dia memberikan disposisi ”selesaikan” yang diartikan sebagai persetujuan atas nota dinas usulan persetujuan permohonan dispensasi jangka waktu penyampaian revisi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Padahal, penyampaian usulan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dari Kemenpora pada 15 November 2010 melewati jangka waktu yang ditetapkan, yakni tanggal 15 Oktober 2010.

Mengenai versi-versi laporan tersebut, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, DPR berpegangan pada hasil audit tahap II proyek Hambalang, yang diserahkan BPK pada 23 Agustus lalu. Selain dokumen tersebut, DPR tidak menerima dokumen lain terkait audit tahap II proyek Hambalang dari BPK.

”Saya tidak tahu jika ada dokumen lain dan tak akan mengonfirmasi apa pun ke BPK. Pijakan kami adalah dokumen resmi yang diserahkan BPK pada 23 Agustus lalu,” kata Priyo, Rabu, di Kompleks Parlemen.

Pertanyaan tersebut disampaikan kepada Priyo karena ada dua dokumen hasil audit tahap II proyek Hambalang yang beredar.

Priyo menuturkan, dokumen yang diterima dari BPK pada 23 Agustus 2013 akan dibawa ke rapat pimpinan DPR dan kemudian ke Badan Musyawarah DPR. Setelah itu, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR dan Komisi X DPR diperkirakan akan diminta untuk menindaklanjutinya.

Dalam dokumen yang diterima dari BPK, kata Priyo, juga ada klausul bahwa BPK akan memberikan hasil dokumen yang lebih rinci dan lengkap kepada KPK. (FAJ/NWO)