Kompas.com - 29/08/2013, 09:06 WIB
Ketua BPK Hadi Poernomo bersama anggota BPK Ali Masykur Musa memberikan hasil audit tahap II Proyek Hambalang kepada Pimpinan DPR, yang diterima Ketua DPR Marzuki Alie, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (23/8/2013). KOMPAS.com/SABRINA ASRILKetua BPK Hadi Poernomo bersama anggota BPK Ali Masykur Musa memberikan hasil audit tahap II Proyek Hambalang kepada Pimpinan DPR, yang diterima Ketua DPR Marzuki Alie, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (23/8/2013).
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pemeriksa Keuangan dinilai bermain-main dalam menyusun laporan audit investigatif tahap II Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Hambalang, Bogor. Indikasinya ada dua versi laporan. Laporan juga tidak menyertakan kerugian negara yang dibutuhkan KPK.

Hal tersebut disampaikan oleh peneliti Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, Rabu (28/8/2013). Dua versi laporan audit investigatif tahap kedua tersebut adalah laporan resmi yang diserahkan ke DPR dan laporan audit yang disimpan untuk internal BPK.

Dokumen resmi itu tidak menyebutkan adanya 15 nama anggota Komisi X DPR yang diduga terlibat dalam proses proyek tersebut. Besar kerugian negara dalam dokumen tersebut ditulis Rp 463,67 miliar.

Dokumen lain untuk internal tertera pada Juli 2013. Dalam audit untuk internal BPK, terdapat 15 anggota DPR yang diduga terlibat dalam proses persetujuan anggaran proyek Hambalang. Dalam dokumen tersebut, kerugian negara ditulis Rp 471,707 miliar.

Dalam laporan resmi yang diserahkan ke DPR, selain nama-nama anggota DPR dihilangkan, juga tidak disertakan proses penganggaran di DPR tersebut. Mengenai hal itu, anggota BPK, Ali Masykur Musa, enggan memberi penjelasan.

Dalam laporan resmi yang diserahkan ke DPR, BPK membeberkan dugaan keterlibatan ADWM yang saat itu menjabat Menteri Keuangan. Dia memberikan disposisi ”selesaikan” yang diartikan sebagai persetujuan atas nota dinas usulan persetujuan permohonan dispensasi jangka waktu penyampaian revisi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Padahal, penyampaian usulan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dari Kemenpora pada 15 November 2010 melewati jangka waktu yang ditetapkan, yakni tanggal 15 Oktober 2010.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mengenai versi-versi laporan tersebut, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, DPR berpegangan pada hasil audit tahap II proyek Hambalang, yang diserahkan BPK pada 23 Agustus lalu. Selain dokumen tersebut, DPR tidak menerima dokumen lain terkait audit tahap II proyek Hambalang dari BPK.

”Saya tidak tahu jika ada dokumen lain dan tak akan mengonfirmasi apa pun ke BPK. Pijakan kami adalah dokumen resmi yang diserahkan BPK pada 23 Agustus lalu,” kata Priyo, Rabu, di Kompleks Parlemen.

Pertanyaan tersebut disampaikan kepada Priyo karena ada dua dokumen hasil audit tahap II proyek Hambalang yang beredar.

Priyo menuturkan, dokumen yang diterima dari BPK pada 23 Agustus 2013 akan dibawa ke rapat pimpinan DPR dan kemudian ke Badan Musyawarah DPR. Setelah itu, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR dan Komisi X DPR diperkirakan akan diminta untuk menindaklanjutinya.

Dalam dokumen yang diterima dari BPK, kata Priyo, juga ada klausul bahwa BPK akan memberikan hasil dokumen yang lebih rinci dan lengkap kepada KPK. (FAJ/NWO)



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Nasional
Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Nasional
RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

Nasional
Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Nasional
BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

Nasional
Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

Nasional
Menkes Sebut Kebutuhan Oksigen Meningkat 2.000 Ton per Hari Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Menkes Sebut Kebutuhan Oksigen Meningkat 2.000 Ton per Hari Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Maraknya Baliho Jadi Sorotan, Petinggi Parpol Diminta Rem karena Rakyat Sedang Sulit

Maraknya Baliho Jadi Sorotan, Petinggi Parpol Diminta Rem karena Rakyat Sedang Sulit

Nasional
Menlu: Varian Delta Dominasi Penyebaran Virus Corona di Dunia, Termasuk Indonesia dan AS

Menlu: Varian Delta Dominasi Penyebaran Virus Corona di Dunia, Termasuk Indonesia dan AS

Nasional
Menlu Tegaskan Konsistensi RI di Konflik Myanmar dan Soroti Lambatnya Implementasi Konsensus ASEAN

Menlu Tegaskan Konsistensi RI di Konflik Myanmar dan Soroti Lambatnya Implementasi Konsensus ASEAN

Nasional
Firli Berharap Pegawai KPK Jadi Pelopor Bela Negara

Firli Berharap Pegawai KPK Jadi Pelopor Bela Negara

Nasional
TNI Serahkan Mesin Pesawat CASA Angkatan Pertahanan Papua Nugini yang Berhasil Diperbaiki

TNI Serahkan Mesin Pesawat CASA Angkatan Pertahanan Papua Nugini yang Berhasil Diperbaiki

Nasional
Vonis Rizieq Dikuatkan di Tingkat Banding, Kuasa Hukum: Kami Syukuri dan Jalani dengan Sabar

Vonis Rizieq Dikuatkan di Tingkat Banding, Kuasa Hukum: Kami Syukuri dan Jalani dengan Sabar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X