Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gantikan Emir Moeis, Olly Dondokambey Ditarik dari Banggar

Kompas.com - 27/08/2013, 16:00 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Fraksi PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan rotasi anggotanya terkait posisi pimpinan komisi dan alat kelangkapan. Salah satunya adalah Bendahara Umum PDI Perjuangan Olly Dondokambey. Olly ditarik dari posisi Wakil Ketua Badan Anggaran DPR.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani menjelaskan Olly ditarik dari Banggar karena diminta untuk menggantikan Emir Moeis yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Ketua Komisi XI. Posisi Olly di Banggar akan diisi oleh politisi senior PDI Perjuangan, Yasona H Laoly.

“Tentu dengan pindahnya pak Olly, kami mengganti pak Olly dengan salah satu anggota fraksi kami. Insyallah pak Yasonna Laoly,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Selasa (27/8/2013).

Puan menjelaskan Olly dipilih sebagai Ketua Komisi XI karena dianggap sudah mendalami persoalan di Komisi XI. Sementara itu, Yasona akhirnya dipercaya menjadi pimpinan Banggar karena sudah memiliki pengalaman sebagai salah satu anggota Banggar. Selama menjadi anggota Banggar, kinerja Yasona dinilai baik.

“Sesuai dengan mekanisme yang berlaku bahwa internal partai mengagendakan pergantian posisi ketua yang merupakan hak dari PDI-P di Komisi XI. Insyallah PDI-P akan mengusulkan pengganti hari ini, atau mungkin besok. Kalau berjalan baik, kami akan ganti pak Emir dengan pak Olly,” ungkap Puan.

Untuk diketahui, nama Olly Dondokambey sempat dikaitkan dengan sejumlah kasus perkara korupsi. Terakhir, usai pemeriksaan di KPK pada 31 Juli lalu, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengaku telah melaporkan semua pejabat dan politikus diduga terlibat korupsi.

Nazaruddin yang merupakan terpidana kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games menjelaskan ada 12 proyek yang dibagi-bagi para pejabat negara dan anggota DPR. Nazaruddin lantas menyebut banyak nama besar ikut bermain dalam beberapa proyek itu. Dia menuding Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Olly Dondokambey, yang juga merupakan pimpinan Badan Anggaran DPR terlibat korupsi pembelian dua pesawat jenis MA 60 dari China buat maskapai Merpati Nusantara dan pembangunan Gedung Direktorat Jenderal Pajak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

Nasional
Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Nasional
'Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek'

"Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek"

Nasional
KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

Nasional
KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Nasional
Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Nasional
KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

Nasional
Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

Nasional
Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta 'Restu' Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta "Restu" Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Nasional
Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Nasional
DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

Nasional
Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi 'High Decker'

Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi "High Decker"

Nasional
KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com