Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperiksa 9 Jam, Kahar Mengaku Hanya Dicecar soal Anggaran PON

Kompas.com - 26/08/2013, 22:31 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi X DPR Kahar Muzakir diperiksa KPK selama lebih kurang sembilan jam terkait kasus suap pembahasan revisi Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang pembangunan area lapangan tembak PON XVII, Senin (26/8/2013). Kahar diperiksa sebagai saksi bagi Gubernur Riau Rusli Zainal yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Seusai diperiksa, Kahar mengaku hanya ditanya seputar penganggaran proyek PON Riau. "Pokoknya saya cuma ditanya penganggaran. Penganggaran PON itu. Cuma sampai di situ saja," kata Kahar di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Menurut Kahar, anggaran PON dibahas pada 2011 untuk dianggarkan pada 2012. "Yang tahun 2012. Kan penganggaran PON itu yang dibahas tahun 2011 saja, lainnya tidak ada," tambahnya.

Politikus Partai Golkar ini juga membantah adanya aliran dana ke DPR untuk penambahan anggaran PON. "Enggak ada itu. Pokoknya soal penganggaran, itu saja. Surat-surat penganggaran apa saja, itu saja," ucap Kahar.

Dia juga menegaskan bahwa kasus ini tidak berkaitan dengan Bendahara Umum Partai Golkar yang juga anggota Komisi III DPR, Setya Novanto. "Ini urusannya dengan Pak Rusli Zainal saja," kata Kahar kemudian masuk ke Nissan silver yang menunggunya.

KPK memeriksa Kahar karena dianggap tahu seputar kasus PON Riau ini. Pemeriksaan Kahar dalam kasus PON Riau kali ini merupakan yang kedua. Sebelumnya Kahar diperiksa dalam kasus yang sama, tetapi untuk tersangka lainnya, yaitu mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Lukman Abbas.

Tim penyidik KPK pun telah menggeledah ruangan Kahar dan anggota Komisi III DPR Setya Novanto terkait penyidikan kasus ini. Dugaan keterlibatan Setya dan Kahar dalam kasus PON Riau ini terungkap melalui kesaksian Lukman Abbas di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, beberapa waktu lalu.

Saat itu, Lukman mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) kepada Kahar Muzakir. Penyerahan uang merupakan langkah permintaan bantuan PON dari dana APBN Rp 290 miliar.

Lebih jauh, Lukman mengungkapkan, awal Februari 2012, dia menemani Rusli Zainal untuk mengajukan proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON melalui Kemenpora senilai Rp 290 miliar. Proposal itu disampaikan Rusli kepada Setya Novanto dari Fraksi Partai Golkar.

Untuk memuluskan langkah itu, harus disediakan dana 1.050.000 dollar AS. Setelah pertemuan tersebut, Lukman mengaku diminta menyerahkan uang kepada Kahar. Lukman kemudian menemuinya di lantai 12 Gedung Parlemen, dan menyerahkan 850.000 dollar AS kepada ajudan Kahar.

Seusai diperiksa beberapa waktu lalu, Kahar membantah ada lobi-lobi antara dia dan Rusli terkait penambahan anggaran untuk PON Riau 2013. Dia juga mengatakan, tidak ada tambahan anggaran untuk PON Riau.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com