Koalisi Pendidikan: Perawan atau Tidak Perawan Berhak Sekolah!

Kompas.com - 22/08/2013, 09:45 WIB
Shutterstock Ilustrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Koalisi Pendidikan Lody Paat mengatakan, semua warga negara berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Wacana tes keperawanan bagi siswi yang dilontarkan Dinas Pendidikan Prabumulih, Sulawesi Selatan, dinilainya telah mencederai fungsi lembaga pendidikan sebagai tempat belajar.

"Siapa pun itu, mau perawan atau tidak perawan, cacat atau tidak cacat, mayoritas atau minoritas. Semua punya hak untuk mendapatkan pendidikan," kata Lody, di Jakarta, Rabu (21/8/2013).

Ia mengatakan, para pejabat memiliki cara berpikir yang keliru dalam memandang sekolah. Cara berpikir yang keliru tersebut, kata dia, bahwa orang yang masuk sekolah harus suci, sempurna, dan tak berdosa. Hal ini dianggapnya bertentangan dengan fungsi ideal sekolah.

"Sekolah itu tempat orang belajar. Tempat orang yang belum tahu, belum sempurna," ujarnya.

Merujuk pada konsep pendidikan berbasis hak, Lody mengatakan, salah satu prinsip pendidikan adalah aksesabilitas. Menurutnya, aksesabilitas tersebut harus dibuka seluas mungkin tanpa diskriminasi. Tes keperawanan tersebut membatasi akses bagi perempuan. Menurut Lody, persoalan keperawanan tidak hanya menyangkut perempuan, tetapi juga laki-laki.

"Perempuannya dibatasi aksesnya, kok laki-lakinya enggak?" katanya.

Dalam kesempatan yang sama, aktivis perempuan Tunggal Prawatri mempertanyakan tujuan dari tes keperawanan di dunia pendidikan. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak berguna dan hanya akan menghabiskan anggaran.

"Anggaran pendidikan kan tujuannya meningkatkan mutu pendidikan. Apa gunanya tes ini? Malah mendiskriminasi perempuan," kata Tunggal.

Seperti diberitakan, Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, merencanakan tes keperawanan kepada para siswi SMA di Prabumulih. Tes tersebut sebagai respons terhadap maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum, bahkan diduga melakukan praktik prostitusi.

"Kami tengah merencanakan ada tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes itu kami ajukan untuk APBD 2014," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid, Senin (19/8/2013).



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jaksa Anggap Romahumuziy Terlalu Terlibat Teknis Seleksi Jabatan di Kemenag

Jaksa Anggap Romahumuziy Terlalu Terlibat Teknis Seleksi Jabatan di Kemenag

Nasional
Tim Hukum Anggap Polemik Status Cawapres Ma'ruf Amin Sudah Selesai

Tim Hukum Anggap Polemik Status Cawapres Ma'ruf Amin Sudah Selesai

Nasional
Jaksa Heran Romahurmuziy Tak Segera Laporkan Penerimaan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Jaksa Heran Romahurmuziy Tak Segera Laporkan Penerimaan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Nasional
Menag Tak Tahu soal Anggapan Pasang Badan Perjuangkan Haris Hasanuddin

Menag Tak Tahu soal Anggapan Pasang Badan Perjuangkan Haris Hasanuddin

Nasional
Kode 'B1' dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

Kode "B1" dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

Nasional
TKN: Bisa Jadi yang Masih Demo di MK Hanya Cari Panggung Politik

TKN: Bisa Jadi yang Masih Demo di MK Hanya Cari Panggung Politik

Nasional
Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional

Close Ads X