Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cek Kadar Nasionalisme Capres dan Cawapres

Kompas.com - 19/08/2013, 09:47 WIB
Ariane Meida

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Masyarakat diminta mengecek dengan sungguh-sungguh kadar nasionalisme nama-nama tokoh yang menunjukkan minatnya untuk bertarung dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014. Wakil Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Karyono Wibowo, menilai, saat ini tokoh-tokoh yang ada, terutama yang berasal dari pemerintahan, memiliki kadar nasionalime yang masih dipertanyakan.

Menurutnya, banyak kebijakan pemerintah saat ini telah mengikis cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia justru keluar dari tangan-tangan pemimpin yang kadar nasionalismenya masih dipertanyakan. Nasionalisme, lanjutnya, tidak dapat dipraktikkan hanya dengan mengusung simbol-simbol kebangsaan, tetapi dengan keberpihakan nyata terhadap bangsa dan negara.

"Hendaknya, nasionalisme diwujudkan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," ujar Karyono seusai diskusi bertajuk "Nasionalisme di Tengah Krisis Kepemimpinan", Minggu (18/8/2013), di Cikini, Jakarta Pusat.

Menurut Karyono, jika melihat program dan rekam jejak para pemimpin negeri ini, bangsa Indonesia justru mundur 100 tahun dari cita-cita kemerdekaan dan tiga prinsip kemerdekaan yang pernah dirumuskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

"Tiga prinsip ini dilanggar oleh para pemimpin di negeri ini," ujar Karyono.

Karyono mencontohkan, sumber daya alam yang seharusnya dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat seluas-luasnya justru dikuasai asing dan dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki kapital. Contohnya, sektor migas banyak dikuasai oleh perusahaan asing, dan terjadi liberalisasi di banyak sektor ekonomi, terutama bidang pertanian.

"Di mana-mana terjadi impor besar-besaran. Bawang impor, beras impor, bahkan garam saja impor, di mana kemandirian kita sebagai bangsa? Bahkan, ada calon presiden kita yang diduga terlibat dalam kartel bawang," ujar Karyono.

Kedua, lanjutnya, Indonesia tidak memiliki kedaulatan di bidang politik sebagai bangsa yang merdeka karena masih didikte oleh kedaulatan asing dan para pemilik modal.

Ketiga, kebudayaan bangsa Indonesia telah banyak tergerus arus globalisasi. Bahkan, ada sejumlah tokoh yang menyebutkan bahwa nasionalisme itu sudah kuno karena sudah selayaknya kita berwawasan global di era saat negara-negara tak lagi berpagar seperti saat ini.

"Ini ironis jika calon-calon presiden kita itu kadar nasionalismenya dipertanyakan. Jangan sampai rakyat salah memilih lagi," kata Karyono.

Nasionalisme para pemimpin menjadi penting, lanjut Karyono, karena di tahun-tahun mendatang Indonesia akan menghadapi permasalahan yang lebih rumit dari saat ini. Salah satunya adalah membangun daya saing sumber daya manusia dan produk Indonesia di era ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015 nanti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com