Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Farhat Abbas Terancam Batal Jadi Cabub Kolaka

Kompas.com - 17/08/2013, 15:04 WIB
Kontributor Kolaka, Suparman Sultan

Penulis


KOLAKA,KOMPAS.com — Niat Farhat Abbas untuk maju sebagai calon Bupati Kolaka periode 2014 hingga 2019 semakin berat, seiring dengan pilihannya untuk maju melalui jalur independen.

Komisioner KPUD Kolaka, Syahlan Launu mengungkapkan sesuai dengan peraturan, pasangan dari jalur independen harus memiliki dukungan KTP sebanyak 18.470. Nah, saat pendaftaran beberapa waktu lalu pasangan ini mengumpulkan 19.599 KTP, atau melampaui ketentuan yang diharuskan 18.470.

Namun dari KTP yang dikumpulkan itu, jumlah itu 5.601 KTP tidak memenuhi syarat. “Makanya, dari jumlah KTP yang tidak memenuhi syarat itu, calon harus mengumpulkan kembali dengan dengan dua kali lipat dari KTP yang error," jelasnya Sabtu (17/8/2013).

Dia menjelaskan, kekurangan KTP itu harus dikumpulkan paling lambat 21 Agustus 2013. Jika tidak mampu, yang bersangkutan gagal maju sebagai kandidat.

Farhat Abbas sendiri bertekat memulai karier politiknya di Kolaka, di mana tempat itu menjadi tanah kelahiran ayahandanya. Namun, tidak semua warga Kolaka mengetahui bahwa Farhat adalah putra asli Kolaka.

“Saya nanti diceritakan baru tahu kalau dia itu lahir di Kolaka,” kata seorang warga, Anto.

Dalam beberapa kali kunjungannya ke Kolaka terkait sosialisasi pencalonan, pengacara yang dikenal dengan ucapan kontroversialnya ini selalu menggotong artis-artis dari ibu kota, seperti Aryawiguna.

Meskipun demikian, bukan berarti Farhat dapat menang dengan mudah di Kolaka. Dia harus bersaing dengan sejumlah pasangan calon yang lebih dulu dikenal masyarakat Kolaka, contohnya Ahmad Safei, mantan sekretaris daerah Kolaka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com