Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Bisa Panggil Paksa Dada Rosada

Kompas.com - 17/08/2013, 15:02 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi bisa saja menjemput paksa Wali Kota Bandung Dada Rosada jika yang bersangkutan kembali mengabaikan panggilan pemeriksaan KPK sebagai tersangka kasus dugaan penyuapan terkait penanganan kasus korupsi bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung.

"Kalau dipanggil lagi, pasti akan dijemput paksa," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Jakarta, Sabtu (17/8/2013).

KPK akan kembali memanggil Dada setelah orang nomor satu di Bandung itu tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Jumat (16/8/2013) dengan alasan mengikuti rapat paripurna dengan DPRD di Bandung.

Menurut Busyro, sedianya Dada lebih mementingkan masalah hukum yang menjeratnya ketimbang urusan pemerintahannya.

"Satu paripurna, satu penegakan hukum. Lebih menjalani kewajiban yang mana? Kalau penegakkan hukum, kan statusnya tersangka, enggak bisa dilimpahkan ke orang lain. Kalau paripurna, kan ada yang lain, itu jadi alasan yang enggak logis," ucap Busyro.

Kendati demikian, menurut Busyro, tim penyidik KPK belum turun untuk menjemput Dada. KPK masih menunggu itikad baik dari politikus Partai Demokrat itu.

Busyro pun menyarankan, sebaiknya Dada datang saja ke kantor KPK pada Senin (19/8/2013) pekan depan untuk diperiksa, tanpa perlu menunggu undangan.

"Sebaiknya, untuk yang kedua kalinya, lebih bagus lagi enggak usah nunggu panggilan, Senin menghadap untuk lapor," ujarnya.

Jika tidak, lanjut Busyro, sikap Dada tersebut justru akan mempersulit dirinya sendiri. "Nanti malah jadi merugikan dia sendiri," tambahnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan Dada ditahan seusai pemeriksaan pekan depan, Busyro mengungkapkan, bahwa penahanan Dada bisa saja dilakukan tergantung pada kepentingan penyidikan.

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan bahwa Dada akan dipanggil lagi untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin (19/3/2013) pekan depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com