Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partisipasi Pemilih Luar Negeri Rendah, KPU Diminta Jemput Bola

Kompas.com - 15/08/2013, 16:54 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan terobosan untuk meningkatkan partisipasi pemilih luar negeri. Pada Pemilu 2009, tingkat partisipasi hanya 22 persen. Cara yang bisa dilakukan, misalnya menjemput WNI atau membuka tempat pemungutan suara (TPS) di tempat strategis.

"Partisipasi hanya 22 persen itu kan rendah sekali. Bagaimana, misalnya kita (panitia pemungutan suara) menjemput pemilih, atau bawa kotak suara seperti di rumah sakit," ujar anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, seusai diskusi bertema "Mengawal Suara Pemilih Luar Negeri", Kamis (15/8/2013), di Kantor KPU, Jakarta.

Cara lain, katanya, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) setempat mendekatkan TPS ke tempat strategis yang lebih dekat dan mudah terjangkau pemilih. Menurutnya, hal itu efektif mendongkrak partisipasi WNI, terutama yang bekerja di sektor informal seperti pekerja rumah tangga dan kontraktor.

"Tapi, kan harus ada izin dari pemerintah setempat supaya kita bisa melakukan pemungutan suara di tempat tertentu. Di mana bisa dibuat (TPS)," lanjut Nelson.

Selain itu, katanya, PPLN harus memaksimalkan pemberian suara melalui pos. Dia menilai, pemberian suara melalui pos memang lebih berpotensi manipulasi. "Namun, kita harap kejujuran PPLN di luar negeri tinggi," katanya.

Ia memaparkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan partisipasi pemilih luar negeri rendah, di antaranya waktu pemungutan suara yang sempit. Dia mengapresiasi langkah KPU yang menetapkan pemungutan suara di luar negeri dilakukan dalam beberapa hari.

"Jadi, ketika pemilih mau ke TPS bisa menyesuaikan hari kerja atau liburnya," ujar Nelson.

Ia juga mengungkapkan, banyak WNI di luar negeri yang tidak terdata PPLN. Kalaupun terdaftar, katanya, domisili WNI di luar negeri kerap berpindah dan tidak tercatat.

"Bahkan ada, walau hanya sebagian kecil tidak jelas kehadirannya di sana, mungkin tidak menggunakan dokumen-dokumen resmi dari Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, Bawaslu ikut bertanggung jawab agar WNI di luar negeri dapat memilih. Hanya, kata dia, pihaknya mengalami keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran. Ia mengatakan, untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di luar negeri, Bawaslu membentuk pengawas pemilu (panwaslu) luar negeri di 26 titik. Setiap titik, ungkap Nelson, didukung tiga orang anggota panwaslu.

"Walau PPLN ada di 130 titik," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com