Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partisipasi Pemilih Luar Negeri Rendah, KPU Diminta Jemput Bola

Kompas.com - 15/08/2013, 16:54 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan terobosan untuk meningkatkan partisipasi pemilih luar negeri. Pada Pemilu 2009, tingkat partisipasi hanya 22 persen. Cara yang bisa dilakukan, misalnya menjemput WNI atau membuka tempat pemungutan suara (TPS) di tempat strategis.

"Partisipasi hanya 22 persen itu kan rendah sekali. Bagaimana, misalnya kita (panitia pemungutan suara) menjemput pemilih, atau bawa kotak suara seperti di rumah sakit," ujar anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, seusai diskusi bertema "Mengawal Suara Pemilih Luar Negeri", Kamis (15/8/2013), di Kantor KPU, Jakarta.

Cara lain, katanya, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) setempat mendekatkan TPS ke tempat strategis yang lebih dekat dan mudah terjangkau pemilih. Menurutnya, hal itu efektif mendongkrak partisipasi WNI, terutama yang bekerja di sektor informal seperti pekerja rumah tangga dan kontraktor.

"Tapi, kan harus ada izin dari pemerintah setempat supaya kita bisa melakukan pemungutan suara di tempat tertentu. Di mana bisa dibuat (TPS)," lanjut Nelson.

Selain itu, katanya, PPLN harus memaksimalkan pemberian suara melalui pos. Dia menilai, pemberian suara melalui pos memang lebih berpotensi manipulasi. "Namun, kita harap kejujuran PPLN di luar negeri tinggi," katanya.

Ia memaparkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan partisipasi pemilih luar negeri rendah, di antaranya waktu pemungutan suara yang sempit. Dia mengapresiasi langkah KPU yang menetapkan pemungutan suara di luar negeri dilakukan dalam beberapa hari.

"Jadi, ketika pemilih mau ke TPS bisa menyesuaikan hari kerja atau liburnya," ujar Nelson.

Ia juga mengungkapkan, banyak WNI di luar negeri yang tidak terdata PPLN. Kalaupun terdaftar, katanya, domisili WNI di luar negeri kerap berpindah dan tidak tercatat.

"Bahkan ada, walau hanya sebagian kecil tidak jelas kehadirannya di sana, mungkin tidak menggunakan dokumen-dokumen resmi dari Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, Bawaslu ikut bertanggung jawab agar WNI di luar negeri dapat memilih. Hanya, kata dia, pihaknya mengalami keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran. Ia mengatakan, untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di luar negeri, Bawaslu membentuk pengawas pemilu (panwaslu) luar negeri di 26 titik. Setiap titik, ungkap Nelson, didukung tiga orang anggota panwaslu.

"Walau PPLN ada di 130 titik," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com