Partisipasi Pemilih Luar Negeri Rendah, KPU Diminta Jemput Bola

Kompas.com - 15/08/2013, 16:54 WIB
Ilustrasi Pemilu ShutterstockIlustrasi Pemilu
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan terobosan untuk meningkatkan partisipasi pemilih luar negeri. Pada Pemilu 2009, tingkat partisipasi hanya 22 persen. Cara yang bisa dilakukan, misalnya menjemput WNI atau membuka tempat pemungutan suara (TPS) di tempat strategis.

"Partisipasi hanya 22 persen itu kan rendah sekali. Bagaimana, misalnya kita (panitia pemungutan suara) menjemput pemilih, atau bawa kotak suara seperti di rumah sakit," ujar anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, seusai diskusi bertema "Mengawal Suara Pemilih Luar Negeri", Kamis (15/8/2013), di Kantor KPU, Jakarta.

Cara lain, katanya, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) setempat mendekatkan TPS ke tempat strategis yang lebih dekat dan mudah terjangkau pemilih. Menurutnya, hal itu efektif mendongkrak partisipasi WNI, terutama yang bekerja di sektor informal seperti pekerja rumah tangga dan kontraktor.

"Tapi, kan harus ada izin dari pemerintah setempat supaya kita bisa melakukan pemungutan suara di tempat tertentu. Di mana bisa dibuat (TPS)," lanjut Nelson.

Selain itu, katanya, PPLN harus memaksimalkan pemberian suara melalui pos. Dia menilai, pemberian suara melalui pos memang lebih berpotensi manipulasi. "Namun, kita harap kejujuran PPLN di luar negeri tinggi," katanya.

Ia memaparkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan partisipasi pemilih luar negeri rendah, di antaranya waktu pemungutan suara yang sempit. Dia mengapresiasi langkah KPU yang menetapkan pemungutan suara di luar negeri dilakukan dalam beberapa hari.

"Jadi, ketika pemilih mau ke TPS bisa menyesuaikan hari kerja atau liburnya," ujar Nelson.

Ia juga mengungkapkan, banyak WNI di luar negeri yang tidak terdata PPLN. Kalaupun terdaftar, katanya, domisili WNI di luar negeri kerap berpindah dan tidak tercatat.

"Bahkan ada, walau hanya sebagian kecil tidak jelas kehadirannya di sana, mungkin tidak menggunakan dokumen-dokumen resmi dari Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, Bawaslu ikut bertanggung jawab agar WNI di luar negeri dapat memilih. Hanya, kata dia, pihaknya mengalami keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran. Ia mengatakan, untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di luar negeri, Bawaslu membentuk pengawas pemilu (panwaslu) luar negeri di 26 titik. Setiap titik, ungkap Nelson, didukung tiga orang anggota panwaslu.

"Walau PPLN ada di 130 titik," ujarnya.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

Nasional
UPDATE:  Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

UPDATE: Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

Nasional
LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X