Kritik Presiden SBY: Dari Langkah Komandan Upacara, sampai Lagu Terlalu "Slow"

Kompas.com - 15/08/2013, 13:05 WIB
Presiden SBY saat gladi bersih Upacara HUT RI, Kamis (15/8/2013), di Istana Merdeka, Jakarta. KOMPAS.COM/Sandro GatraPresiden SBY saat gladi bersih Upacara HUT RI, Kamis (15/8/2013), di Istana Merdeka, Jakarta.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengoreksi beberapa hal terkait pelaksanaan geladi bersih upacara peringatan HUT ke-68 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/8/2013).

Koreksi disampaikan Presiden seusai geladi bersih di hadapan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan upacara HUT RI.

"Saya sembilan kali jadi irup (inspektur upacara), jadi mengerti mana yang kurang, mana yang sudah bagus," kata Presiden.

Koreksi pertama, Presiden meminta pembawa acara lebih semangat. Pada awal upacara, Presiden menilai pembawa acara terlalu slow ketika membacakan rangkaian acara. Padahal, pembawa acara dapat berdampak kepada suasana secara keseluruhan.

"Meski belakangan sudah mulai muncul beat-nya, semangatnya, tekanannya, kalau slow, semua kebawa nanti. Padahal, ini hari merdeka yang kita perlu energi untuk meramaikan ulang tahun kemerdekaan kita," kata Presiden.

Koreksi kedua Presiden kepada komandan upacara yang dinilai kurang bersemangat ketika menyampaikan laporan. Presiden mengatakan, ada anggapan bahwa laporan di hadapan Presiden jangan terlalu keras. Menurutnya, anggapan itu salah. Untuk itu, SBY meminta ada tekanan saat laporan komandan upacara.

Presiden juga mengoreksi langkah komandan upacara dan komandan Paskibraka. "Langkahnya dipercepat. Tak, tak, tak," kata Presiden menirukan suara langkah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Presiden lalu mengoreksi Korps Musik (Korsik) yang tidak serempak ketika mengangkat dan menurunkan alat musik. Presiden menilai hal itu menganggu. Untuk itu, ia meminta dilatih kembali berkali-kali. Menurut SBY, berdasarkan pengalamannya ketika menjadi anggota drum band di Akademi Militer, mengangkat dan menurunkan alat musik serta sikap sempurna bisa bersamaan.

Presiden juga meminta agar sound system di seluruh lokasi diperbesar. Jika suara kurang, gegap gempita peringatan HUT RI tidak muncul. "Padahal, kekuatannya di situ," ujar Presiden.

Koreksi Presiden paling lama terhadap lagu-lagu. Presiden ingin agar lamanya nyanyian lagu-lagu perjuangan dan lagu daerah dikurangi. Lagu-lagu daerah tidak perlu dinyanyikan utuh.

"Cukup beberapa bait, atau sudah ketahuan lagu dari daerah mana lalu nyambung lagu berikutnya. Tapi, kalau itu sulit melatihnya karena lusa sudah main, maka jumlah lagunya dikurangi. Kalau terlalu lama (lagu), yang berdiri bisa ada apa-apanya nanti," kata Presiden.

Koreksi Presiden terakhir ialah terhadap nyanyian lagu karyanya berjudul "Bangga Jadi Anak Indonesia". Menurut Presiden, nyanyian lagu itu juga terlalu slow sehingga tidak pas untuk dibawakan di Hari Kemerdekaan.

"Kalau model begitu di depan acara yang bukan upacara begini, itu bagus. Tapi, kalau lagunya bersemangat, beat-nya muncul, temponya pas, kemudian tidak lengang akan bagus. Jadi, koreksi saya lagu 'Bangga Jadi Anak Indonesia' interlude-nya terlalu lengang, temponya terlalu lambat. Tolong diperbaiki masih ada waktu. Dengan demikian tidak jomplang antara lagu sebelumnya, lagu 'Bangga Jadi Anak Indonesia' dan medley lagu-lagu daerah," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebaran 38.679 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini, 5 Provinsi di Jawa Terbanyak

Sebaran 38.679 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini, 5 Provinsi di Jawa Terbanyak

Nasional
Update 25 Juli: Supek Covid-19 Capai 275.145 Kasus

Update 25 Juli: Supek Covid-19 Capai 275.145 Kasus

Nasional
UPDATE: 173.472 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 44,58 Persen

UPDATE: 173.472 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 44,58 Persen

Nasional
UPDATE 25 Juli: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Jadi 573.908 Kasus

UPDATE 25 Juli: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Jadi 573.908 Kasus

Nasional
UPDATE: 17.906.504 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 17.906.504 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Walau Publik Belum Semuanya Patuh, PPKM Dinilai Perlu Dipertahankan

Walau Publik Belum Semuanya Patuh, PPKM Dinilai Perlu Dipertahankan

Nasional
UPDATE: Bertambah 37.640, Pasien Sembuh dari Covid-19 Total 2.509.318 Orang

UPDATE: Bertambah 37.640, Pasien Sembuh dari Covid-19 Total 2.509.318 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 1.266 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 83.279

UPDATE: Tambah 1.266 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 83.279

Nasional
UPDATE: Tambah 38.679, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.166.505 Orang

UPDATE: Tambah 38.679, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.166.505 Orang

Nasional
Melihat Tingginya Kasus dan Kematian Covid-19 Indonesia Selama PPKM Darurat dan Level 4

Melihat Tingginya Kasus dan Kematian Covid-19 Indonesia Selama PPKM Darurat dan Level 4

Nasional
Rencana Pelonggaran PPKM, Seberapa Tinggi Kasus dan Kematian Covid-19 di Jawa-Bali?

Rencana Pelonggaran PPKM, Seberapa Tinggi Kasus dan Kematian Covid-19 di Jawa-Bali?

Nasional
Panglima TNI: Tempat Isolasi Terpusat Jadi Upaya Pemerintah Tangani Pasien Covid-19

Panglima TNI: Tempat Isolasi Terpusat Jadi Upaya Pemerintah Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi Diminta Batalkan Revisi Statuta UI karena Bertentangan dengan UU

Jokowi Diminta Batalkan Revisi Statuta UI karena Bertentangan dengan UU

Nasional
Aksi Laser ke Gedung Merah Putih KPK Dinilai sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat

Aksi Laser ke Gedung Merah Putih KPK Dinilai sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat

Nasional
Ramai Rangkap Jabatan Rektor, Pengamat Nilai untuk Lemahkan Kritik Kampus ke Pemerintah

Ramai Rangkap Jabatan Rektor, Pengamat Nilai untuk Lemahkan Kritik Kampus ke Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X