Kompas.com - 15/08/2013, 13:05 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengoreksi beberapa hal terkait pelaksanaan geladi bersih upacara peringatan HUT ke-68 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/8/2013).

Koreksi disampaikan Presiden seusai geladi bersih di hadapan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan upacara HUT RI.

"Saya sembilan kali jadi irup (inspektur upacara), jadi mengerti mana yang kurang, mana yang sudah bagus," kata Presiden.

Koreksi pertama, Presiden meminta pembawa acara lebih semangat. Pada awal upacara, Presiden menilai pembawa acara terlalu slow ketika membacakan rangkaian acara. Padahal, pembawa acara dapat berdampak kepada suasana secara keseluruhan.

"Meski belakangan sudah mulai muncul beat-nya, semangatnya, tekanannya, kalau slow, semua kebawa nanti. Padahal, ini hari merdeka yang kita perlu energi untuk meramaikan ulang tahun kemerdekaan kita," kata Presiden.

Koreksi kedua Presiden kepada komandan upacara yang dinilai kurang bersemangat ketika menyampaikan laporan. Presiden mengatakan, ada anggapan bahwa laporan di hadapan Presiden jangan terlalu keras. Menurutnya, anggapan itu salah. Untuk itu, SBY meminta ada tekanan saat laporan komandan upacara.

Presiden juga mengoreksi langkah komandan upacara dan komandan Paskibraka. "Langkahnya dipercepat. Tak, tak, tak," kata Presiden menirukan suara langkah.

Presiden lalu mengoreksi Korps Musik (Korsik) yang tidak serempak ketika mengangkat dan menurunkan alat musik. Presiden menilai hal itu menganggu. Untuk itu, ia meminta dilatih kembali berkali-kali. Menurut SBY, berdasarkan pengalamannya ketika menjadi anggota drum band di Akademi Militer, mengangkat dan menurunkan alat musik serta sikap sempurna bisa bersamaan.

Presiden juga meminta agar sound system di seluruh lokasi diperbesar. Jika suara kurang, gegap gempita peringatan HUT RI tidak muncul. "Padahal, kekuatannya di situ," ujar Presiden.

Koreksi Presiden paling lama terhadap lagu-lagu. Presiden ingin agar lamanya nyanyian lagu-lagu perjuangan dan lagu daerah dikurangi. Lagu-lagu daerah tidak perlu dinyanyikan utuh.

"Cukup beberapa bait, atau sudah ketahuan lagu dari daerah mana lalu nyambung lagu berikutnya. Tapi, kalau itu sulit melatihnya karena lusa sudah main, maka jumlah lagunya dikurangi. Kalau terlalu lama (lagu), yang berdiri bisa ada apa-apanya nanti," kata Presiden.

Koreksi Presiden terakhir ialah terhadap nyanyian lagu karyanya berjudul "Bangga Jadi Anak Indonesia". Menurut Presiden, nyanyian lagu itu juga terlalu slow sehingga tidak pas untuk dibawakan di Hari Kemerdekaan.

"Kalau model begitu di depan acara yang bukan upacara begini, itu bagus. Tapi, kalau lagunya bersemangat, beat-nya muncul, temponya pas, kemudian tidak lengang akan bagus. Jadi, koreksi saya lagu 'Bangga Jadi Anak Indonesia' interlude-nya terlalu lengang, temponya terlalu lambat. Tolong diperbaiki masih ada waktu. Dengan demikian tidak jomplang antara lagu sebelumnya, lagu 'Bangga Jadi Anak Indonesia' dan medley lagu-lagu daerah," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen DPR Angkat Bicara Soal Ketua IPW Tak Bisa Masuk Gedung DPR: Bukan Diskriminasi

Sekjen DPR Angkat Bicara Soal Ketua IPW Tak Bisa Masuk Gedung DPR: Bukan Diskriminasi

Nasional
Jokowi Lepas Bantuan Senilai 1 Juta Dollar AS untuk Korban Banjir Pakistan

Jokowi Lepas Bantuan Senilai 1 Juta Dollar AS untuk Korban Banjir Pakistan

Nasional
Temui Komnas HAM, DPR Papua Bahas Kasus Mutilasi di Mimika hingga Kasus Korupsi Lukas Enembe

Temui Komnas HAM, DPR Papua Bahas Kasus Mutilasi di Mimika hingga Kasus Korupsi Lukas Enembe

Nasional
Wapres Dialog dengan Diaspora Indonesia di Tengah Kunjungan ke Jepang

Wapres Dialog dengan Diaspora Indonesia di Tengah Kunjungan ke Jepang

Nasional
Klaim Agenda Politik di Balik Penetapan Tersangka Lukas Enembe dan Bantahan Pemerintah

Klaim Agenda Politik di Balik Penetapan Tersangka Lukas Enembe dan Bantahan Pemerintah

Nasional
Puan Bertemu Cak Imin, Gerindra: Kita Terbuka sama PDI-P

Puan Bertemu Cak Imin, Gerindra: Kita Terbuka sama PDI-P

Nasional
Kapolri Mutasi 3 Wakapolda, di Kepulauan Riau, Aceh, dan Kalimantan Timur

Kapolri Mutasi 3 Wakapolda, di Kepulauan Riau, Aceh, dan Kalimantan Timur

Nasional
Survei CSIS: Di Kalangan Pemilih Muda, Anies Unggul secara 'Head to Head' Lawan Prabowo dan Ganjar

Survei CSIS: Di Kalangan Pemilih Muda, Anies Unggul secara "Head to Head" Lawan Prabowo dan Ganjar

Nasional
Jokowi ke Lukas Enembe: Semua Sama di Mata Hukum, Hormati Panggilan KPK

Jokowi ke Lukas Enembe: Semua Sama di Mata Hukum, Hormati Panggilan KPK

Nasional
Ketua IPW Sebut Alami Diskriminasi di Pintu Masuk Gedung DPR, MKD Minta Maaf

Ketua IPW Sebut Alami Diskriminasi di Pintu Masuk Gedung DPR, MKD Minta Maaf

Nasional
KPK Geledah 3 Ruang Hakim Agung di Gedung MA

KPK Geledah 3 Ruang Hakim Agung di Gedung MA

Nasional
Survei CSIS: Elektabilitas Ganjar Tertinggi di Kalangan Pemilih Muda

Survei CSIS: Elektabilitas Ganjar Tertinggi di Kalangan Pemilih Muda

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Responden Yakin Koalisi Parpol 2024 Berpeluang Berubah

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Responden Yakin Koalisi Parpol 2024 Berpeluang Berubah

Nasional
Judi dengan Hasil Korupsi Bisa Jadi TPPU, KPK Buka Kemungkinan Usut ke Arah Sana dalam Kasus Enembe

Judi dengan Hasil Korupsi Bisa Jadi TPPU, KPK Buka Kemungkinan Usut ke Arah Sana dalam Kasus Enembe

Nasional
Kapten TNI Penodong Pistol di Tol Jagorawi Diperiksa Puspom

Kapten TNI Penodong Pistol di Tol Jagorawi Diperiksa Puspom

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.