Kompas.com - 05/08/2013, 09:57 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Bergulir sejak 2011, kasus dugaan korupsi proyek Hambalang belum juga tuntas. Hingga kini, Komisi Pemberantasan Korupsi baru menahan satu dari empat tersangka terkait mega proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga tersebut.

Berkas perkara keempat tersangka ini pun belum ada yang dilimpahkan ke pengadilan. Sebut saja perkara Hambalang yang menjerat mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Deddy Kusdinar. Deddy adalah orang pertama yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus Hambalang.

Dia ditetapkan sebagai tersangka sejak Juli 2012. Hampir setahun penetapan tersangka, KPK baru menahan Deddy. Lembaga antikorupsi itu menahan Deddy di Rumah Tahanan KPK pada 13 Juni 2013. Hingga kini, berkas perkara Deddy belum dinyatakan lengkap atau P21 untuk dilimpahkan ke tahan penuntutan.

Setelah menetapkan Deddy sebagai tersangka, KPK menjerat mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Andi ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2012 dengan tuduhan perbuatan korupsi yang sama dengan Deddy.

Mantan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat ini diduga bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga Hambalang. Akibat perbuatan Andi dan kawan-kawan, negara diduga mengalami kerugian miliaran rupiah.

Kemudian sekitar Februari 2013, KPK menetapkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Berbeda dengan Andi dan Deddy, Anas diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek-proyek lain. Diduga, pemberian itu diterima Anas ketika dia masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hadiah yang diterima Anas diduga antara lain berupa Toyota Harrier dan Toyota Vellfire.

KPK juga mengusut aliran dana ke Kongres Partai Demokrat untuk pemenangan Anas yang diduga berasal dari korupsi proyek Hambalang dan proyek lain yang belum bisa diungkapkan.

Menyusul kemudian, KPK menetapkan status tersangka terhadap eks Direktur Operasi sekaligus Kepala Divisi Konstruksi 1 non-aktif PT Adhi Karya, Teuku Bagus Mokhamad Noor dengan tuduhan perbuatan yang sama dengan Andi dan Deddy.

Ketiganya belum ditahan.

Menunggu BPK

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua Jadi UU Dihadiri 37 Anggota Secara Fisik

Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua Jadi UU Dihadiri 37 Anggota Secara Fisik

Nasional
Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Nasional
Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Nasional
Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Tegaskan Posisi Indonesia sebagai Nonblok

Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Tegaskan Posisi Indonesia sebagai Nonblok

Nasional
Presiden Zelensky Ajak Pengusaha Indonesia Terlibat Rekonstruksi Usai Perang di Ukraina

Presiden Zelensky Ajak Pengusaha Indonesia Terlibat Rekonstruksi Usai Perang di Ukraina

Nasional
LIVE GASPOL HARI INI: Berebut Suara Anak Muda Jelang Pemilu 2024

LIVE GASPOL HARI INI: Berebut Suara Anak Muda Jelang Pemilu 2024

Nasional
Polri Mulai Proses KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno

Polri Mulai Proses KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno

Nasional
Saat ICW 'Gemas' Harun Masiku Buron 900 Hari dan Sanggahan KPK...

Saat ICW "Gemas" Harun Masiku Buron 900 Hari dan Sanggahan KPK...

Nasional
RUU KIA yang Atur Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan Akan Disahkan sebagai Inisiatif DPR

RUU KIA yang Atur Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan Akan Disahkan sebagai Inisiatif DPR

Nasional
Oesman Sapta dan 54 Pengurus Hanura Ikuti Pendidikan Antikorupsi KPK

Oesman Sapta dan 54 Pengurus Hanura Ikuti Pendidikan Antikorupsi KPK

Nasional
Menakar Peluang DPR Revisi UU Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Menakar Peluang DPR Revisi UU Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Nasional
Saatnya Penelitian Ganja untuk Kesehatan Perlu Dilakukan...

Saatnya Penelitian Ganja untuk Kesehatan Perlu Dilakukan...

Nasional
Kemenlu Sebut Buruh Migran Indonesia yang Meninggal di Malaysia 25 Orang

Kemenlu Sebut Buruh Migran Indonesia yang Meninggal di Malaysia 25 Orang

Nasional
Jalan Pembahasan RKUHP yang Masih Panjang, dari Pasal Kontroversial hingga Penolakan Mahasiswa

Jalan Pembahasan RKUHP yang Masih Panjang, dari Pasal Kontroversial hingga Penolakan Mahasiswa

Nasional
Demokrasi Tan, Hatta, dan Syahrir

Demokrasi Tan, Hatta, dan Syahrir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.