Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Prediksi Pemudik Motor Turun 10 Persen

Kompas.com - 02/08/2013, 16:31 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memperkirakan pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, baik sepeda motor maupun mobil tahun ini berkurang. Untuk pemudik dengan mobil diperkirakan turun sekitar 8 persen dan pemudik motor turun 10,8 persen dibanding tahun 2012.

"Ini adalah konsekuensi dari meningkatnya pelayanan angkutan kereta api dan angkutan udara," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa seusai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (2/8/2013).

Sidang kabinet tersebut membahas untuk terakhir kali persiapan pengamanan dan pelayanan arus mudik. Presiden meminta laporan dari seluruh pejabat terkait.

Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengatakan, perkiraan penurunan pemudik dengan kendaraan pribadi itu lantaran tahun ini semakin banyak perusahaan dan partai politik yang menggelar mudik gratis. Perusahaan atau parpol menyewa bus, kapal laut, dan kereta api untuk mengangkut ratusan ribu pemudik ke berbagai daerah.

Selain itu, tambah Mangindaan, pemerintah juga menjalankan program mudik gratis bagi pemudik dengan sepeda motor. Motor diangkut dengan truk, kapal, atau kereta api ke kota tujuan. Adapun para pemudik diangkut dengan bus. Selain itu, pemerintah membiayai penitipan sepeda motor di Pengadaian.

"Dari kami saja sudah 75 bus (mudik gratis) diberangkatkan. Kami prediksi sekitar 8 persen akan berkurang untuk mobil pribadi dan 10 persen sepeda motor. Insya Allah ini akan terlaksana," kata Mangindaan.

Seperti diberitakan, dari tahun ke tahun pemudik dengan sepeda motor terus meningkat. Peningkatan jumlah tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah kecelakaan pemudik yang menggunakan sepeda motor.

Banyak faktor kecelakaan seperti melanggar lalu lintas, kelelahan, kondisi jalan, kendaraan tidak layak jalan, hingga kelebihan muatan. Seperti diketahui, satu motor bisa sampai membawa lima orang. Adapula yang membawa barang-barang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com