Kompas.com - 31/07/2013, 19:43 WIB
Pasangan bakal calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (kanan) dan Herman Surjadi Sumawiredja menjalani sidang lanjutan dugaan pelangaran etik oleh komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, di Jakarta, Senin (29/7/2013). Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi ahli dan rencananya Rabu, 31 Juli mendatang sidang dilanjutkan kembali dengan agenda membacakan putusan. KOMPAS/LUCKY PRANSISKAPasangan bakal calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (kanan) dan Herman Surjadi Sumawiredja menjalani sidang lanjutan dugaan pelangaran etik oleh komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, di Jakarta, Senin (29/7/2013). Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi ahli dan rencananya Rabu, 31 Juli mendatang sidang dilanjutkan kembali dengan agenda membacakan putusan.
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mencabut keputusan KPU Jawa Timur soal calon-calon yang lolos dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur.

Ketua DPP PKB Marwan Jafar menegaskan, KPU Jawa Timur tidak bisa lagi beralasan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Herman Surjadi Sumawiredja tak bisa ikut dalam Pilkada Jawa Timur.

"KPU harus membuat keputusan lagi, sekaligus mengevaluasi lagi keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan kemarin. Artinya, keputusan DKPP ini adalah teguran keras atau meluruskan apa yang ditetapkan KPU Jatim. Ini sudah cukup fair, jadi tidak ada alasan lain bagi KPU Jatim untuk tidak meloloskan Khofifah-Herman," ujar Marwan saat dihubungi pada Rabu (31/7/2013).

Marwan mengaku jika nantinya KPU Jatim meloloskan Khofifah, maka pihaknya sudah siap jor-joran memenangkan Khofifah-Herman. "Yang penting kami mengejar secara legalitas dulu, sambil jalan teman-teman juga selama ini sudah bagus di lapangan. Kami akan all-out untuk memenangkan Khofifah-Herman," imbuhnya.

Nasib calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Herman Surjadi Sumawiredja, dalam Pemilihan Gubernur Jatim 2013 kini berada di tangan KPU Pusat.

Hal itu terjadi setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengabulkan sebagian tuntutan Khofifah-Herman dan menyerahkan putusan selanjutnya ke KPU Pusat.

"DKPP memerintahkan KPU Pusat untuk melakukan peninjauan kembali secara tepat dan cepat mengenai putusan KPU Jawa Timur tentang penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat. DKPP juga meminta KPU Pusat untuk mengawasi keputusan tersebut," kata Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Putusan DKPP ini menjadi angin segar bagi Khofifah-Herman untuk ikut bertarung dalam Pilkada Jatim 2013. Sebelumnya, pasangan tersebut dinyatakan tak lolos oleh KPU Daerah Jawa Timur dengan alasan ada dualisme dukungan dari partai pengusungnya, yakni Partai Kedaulatan dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI).

Jimly mengatakan, DKPP memiliki kewenangan untuk mengadili pengaduan pengadu setelah melihat penilaian atas fakta persidangan, hasil pemeriksaan terhadap keterangan pengadu, serta memeriksa dan mendengar jawaban teradu dan semua dokumen.

Selain itu, kata Jimly, DKPP juga harus memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan pihak yang diadukan, yakni Ketua KPU Jatim berikut anggotanya. DKPP menyatakan, KPU Pusat wajib melindungi hak konstitusional Khofifah-Herman.

DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua KPU Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad serta merehabilitasi nama anggota KPU Jawa Timur, Sayekti Suwindya.

Sanksi lainnya, pemberhentian sementara terhadap tiga anggota KPU Jawa Timur atas nama Najib Hamid, Agung Nugroho, dan Agus Mahfud Fauzi, sampai adanya perbaikan terhadap keputusan KPU Jawa Timur tertanggal 14 Juli 2013 tentang penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

Nasional
Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Nasional
Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X