Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/07/2013, 17:24 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Hukum dan HAM memutuskan untuk memasukkan terpidana mati kasus narkotika, Freddy Budiman, ke ruang isolasi di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap. Tindakan itu dilakukan setelah Freddy berkali-kali melakukan pelanggaran.

"Dia (Freddy) dimasukkan ke sel isolasi karena ketahuan lagi. Sanksinya ini sudah bertumpuk-tumpuk," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana di kantornya di Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Seperti diketahui, Freddy dipindahkan ke Nusakambangan setelah terungkap melakukan sejumlah pelanggaran ketika menjalani pidana di Lapas Narkotika di Cipinang, Jakarta. Namun, ketika digeledah sebelum masuk lapas, petugas menemukan paket yang diduga sabu di celana dalamnya.

Berapa lama Freddy di ruang isolasi? Lantaran tidak tahu detail aturan, Denny menanyakan ke bawahannya. "Sesuai aturan 6 hari, Pak", jawab salah satu pegawai Kemenhuk dan HAM.

"Terlalu sebentar 6 hari. Bisa diperpanjang kan?" kata Denny dan dibenarkan oleh bawahannya itu.

Denny tidak mau jika pihaknya disebut kecolongan dengan temuan tersebut. Pasalnya, kata dia, yang menemukan paket itu jajaran Kemenhuk dan HAM. Ketika dibawa untuk dipindahkan, kata dia, napi atau tahanan memang tidak diperiksa. Napi atau tahanan baru diperiksa di lapas atau rutan baru.

Denny menambahkan, pihaknya masih melakukan penyelidikan bagaimana bisa Freddy mendapatkan barang tersebut. Siapa pun yang terlibat, Denny berjanji kalau pihaknya akan melakukan penindakan tegas.

"Kalau bicara trik, cara (memasukkan barang) bermacam-macam. Kalau saya cerita satu-satu, heran sendiri nanti. Berbagai macam cara dilakukan. Kita harus tidak kehilangan akal," kata Denny.

Apakah dengan pemindahan Freddy ke Lapas Nusakambangan maka dijamin tidak akan ada penyimpangan? Denny mengatakan, pihaknya tidak bisa menjamin. Hanya, pihaknya akan terus melakukan penindakan jika penyimpangan kembali ditemukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com