Kuasa Hukum: Silakan Tahan Anas, tetapi...

Kompas.com - 31/07/2013, 12:48 WIB
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (6/5/2013) untuk diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang. Icha RastikaMantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (6/5/2013) untuk diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang.
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com
— Firman Wijaya, kuasa hukum mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, tak keberatan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendak menahan kliennya yang sudah berstatus tersangka. Namun, Firman meminta KPK membuktikan kesalahan kliennya Anas terlebih dulu. 

"Selama ini kan setiap tersangka harus ditahan KPK, itu yang kami persilakan," ujar Firman di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/7/2013).  

Firman mengatakan, setiap langkah hukum harus didahului oleh proses pembuktian. Sebagai kuasa hukumnya, lanjutnya, Firman mengaku masih mempertanyakan apa kesalahan Anas yang sebenarnya.  

Hari ini, Rabu (31/7/2012), KPK menjadwalkan Anas untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Hambalang. Namun, Anas belum dapat memenuhi panggilan tersebut lantaran sibuk karena sudah memiliki jadwal acara yang lain.  

Anas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Hambalang karena diduga menerima hadiah atau janji kepada penyelenggara negara yang saat itu menjabat sebagai anggota DPR RI. KPK juga sudah menyita mobil Harrier sebagai barang bukti yang diduga sebagai hadiah yang diterima Anas terkait proyek Hambalang. KPK juga masih mendalami bentuk penerimaan lain, yaitu mobil Vellfire dan aliran dana untuk pemenangan Anas dalam kongres Partai Demokrat tahun 2010.  

Selain Anas, KPK juga menetapkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng; Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar; dan salah satu petinggi PT Adhi Karya, Tubagus Muhammad Noor sebagai tersangka dalam kasus Hambalang. Ketiganya diduga menyalahgunakan wewenangnya terkait pembangunan sarana dan prasarana olahraga Hambalang.  

Namun, sampai saat ini, dari keempat tersangka, baru Deddy Kusdinar yang ditahan. KPK beralasan penahanan tiga orang lainnya masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang diperkirakan selesai seusai Lebaran.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X