Kompas.com - 31/07/2013, 10:04 WIB
Mahfud MD ketika mengikuti diskusi buku Perang Bintang 2014 di Kampus UIN (Universitas Islam Negeri), Ciputat, Tangerang, Kamis (21/2/2013). Buku Perang Bintang 2014 merupakan karya Burhanuddin Muhtadi, salah satu dosen UIN yang juga merupakan anggota LSI.  KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA Mahfud MD ketika mengikuti diskusi buku Perang Bintang 2014 di Kampus UIN (Universitas Islam Negeri), Ciputat, Tangerang, Kamis (21/2/2013). Buku Perang Bintang 2014 merupakan karya Burhanuddin Muhtadi, salah satu dosen UIN yang juga merupakan anggota LSI.
|
EditorFarid Assifa

BANDUNG, KOMPAS.com — Mantan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mahfud MD tidak menutup kemungkinan akan mengikuti pemilihan calon presiden melalui jalur konvensi Partai Demokrat. Pria yang pernah menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi ini menjadi salah satu undangan konvensi.

"Ya, saya sekarang belum memutuskan untuk ikut atau tidak ikut. Tapi saya mengapresiasi itu sebagai sebuah kemajuan dalam proses pemilihan calon pemimpin nasional," kata Mahfud seusai mengunjungi Lapas Sukamiskin Kota Bandung, Selasa (30/7/2013).

Menurut Mahfud, masih banyak waktu berpikir untuk dirinya agar lebih matang dalam menentukan langkah hingga tanggal 17 Agustus mendatang.

"Nanti saja kan, masih panjang waktunya. Masih ada dua minggu, tiga minggu," imbuhnya.

Ketika ditanya soal kesiapannya mengikuti konvensi Partai Demokrat dengan konsekuensi harus keluar dari partai yang membesarkannya yaitu PKB, Mahfud juga tidak menutup kemungkinan akan hal tersebut. "Nanti semua akan dipertimbangkan. Saya saja belum memutuskan," imbuhnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Nasional
Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Nasional
Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Nasional
Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Nasional
Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Nasional
Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Nasional
Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Nasional
Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

Nasional
Jokowi Temukan Pungutan Liar di Tanjung Priok, Saber Pungli Tak Efektif?

Jokowi Temukan Pungutan Liar di Tanjung Priok, Saber Pungli Tak Efektif?

Nasional
Polemik Bocornya Draf RUU KUP, Stafsus Menkeu Sebut Sembako Bisa Tak Dipungut PPN

Polemik Bocornya Draf RUU KUP, Stafsus Menkeu Sebut Sembako Bisa Tak Dipungut PPN

Nasional
Polemik RUU KUP, Pimpinan DPR: Surpres Sudah Diterima, Rancangan Belum

Polemik RUU KUP, Pimpinan DPR: Surpres Sudah Diterima, Rancangan Belum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X