Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maftuh Basyuni Bantah Jadi Ketua Komite Konvensi Demokrat

Kompas.com - 30/07/2013, 13:01 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni membantah pemberitaan yang menyebutkan dirinya sudah ditunjuk sebagai Ketua Komite Seleksi Konvensi Partai Demokrat. Menurut Maftuh, dia memang sudah menerima pinangan masuk dalam komite konvensi calon presiden Demokrat, namun belum ada pembahasan soal posisi ketua.

“Panitia seleksi Konvensi sudah terbentuk, saya sudah diminta dan saya sudah terima. Enggak benar pemberitaan saya ditunjuk sebagai ketua. Ini juga belum terbentuk secara resmi,” ujar Maftuh saat dihubungi Selasa (30/7/2013).

Maftuh mengaku tak mau berspekulasi tentang tawaran posisi Ketua Komite Seleksi karena hingga saat ini memang belum ada penunjukkan. Ia hanya memastikan bahwa dirinya masuk ke komite seleksi dari kalangan independen dan bebas dari pengaruh partai. Saat ditanyakan soal syarat-syarat dan peserta konvensi yang sudah diundang, Maftuh belum mau membicarakannya.

“Nanti sajalah. Saya kira terlalu pagi untuk membicarakan itu. Nanti akan disampaikan oleh Demokrat siapa saja nama-nama yang diundang. Saya tidak berbicara untuk itu,” kata Maftuh.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan pihaknya sudah menunjuk Maftuh Basyuni sebagai Ketua Komite Seleksi Konvensi. Syarief menuturkan posisi ketua ditunjuk dari luar Demokrat agar konvensi berjalan transparan dan adil. Nantinya, akan ada sekitar 17 anggota komite. Sebanyak 60 persen anggota berasal dari luar Demokrat dan sisanya berasal dari kader partai.

Selain Maftuh Baysuni dari kalangan independen juga ada nama pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia Effendi Ghazali sementar dari kalangan internal Demokrat yakni Hinca Panjaitan, Andi Timo Pangerang, dan Vera Febyanthy. Sisa anggota komite seleksi akan diumumkan secara resmi pada 1 Agustus mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com