Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sohibul: Sebut PKS Sengaja Seret Hatta, PAN Gegabah

Kompas.com - 30/07/2013, 12:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai tudingan Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyebutkan PKS dan orang-orang dekatnya berusaha menyeret Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dalam perkara kasus suap impor daging sapi tidak berdasar. Ketua DPP PKS Sohibul Iman menilai PAN gegabah dengan memunculkan tuduhan tersebut.

“Kalau itu gegabah kalau meyebut PKS sengaja berbuat itu. Ini kan pernyataan di pengadilan, jangan ada sangkaan-sangkaan aneh begitu,” ujar Sohibul di Kompleks Parlemen, Selasa (30/7/2013).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini meminta agar setiap pihak tidak saling menuduh. Ia pun mengimbau agar PAN memercayakan saja kasus ini pada proses hukum. Menurut Sohibul, pernyataan di persidangan tidak bisa dipengaruhi PKS.

“Apa bisa kami rekayasa pengadilan, kan tidak ada. Jangan saling sangka karena ini masuk bulan puasa,” ucap Sohibul.

Sebelumnya, nama Hatta Rajasa kembali disebut oleh Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman ketika bersaksi untuk terdakwa mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin (29/7/2013) kemarin. Di dalam persidangan itu, Elizabeth menyebut Hatta dengan julukan “The White Hair Man”.

Menurut Elizabeth, julukan itu diberikannya karena tidak mengerti ketika pengusaha Elda Devianne Adiningrat yang akrab disapa Bunda menyebutkan seseorang dengan sebutan "Si Uban". Menurut Elizabeth, Elda berjanji mengusahakan permohonan penambahan kuota impor daging buat PT Indoguna Utama ke Hatta Rajasa.

Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarta mengatakan bahwa penyebutan nama Hatta Rajasa sudah sangat politis. Bima melihat seluruh pernyataan yang menyeret nama Hatta Rajasa hanya keluar dari lingkaran orang PKS ataupun pihak yang dekat dengan PKS. Dia menilai, PKS berupaya mengarahkan kasus ini kepada Hatta agar Luthfi tidak dituduh sebagai dalang utama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com