Kompas.com - 29/07/2013, 10:46 WIB
KOMPAS
|
EditorCaroline Damanik

KOMPAS.com - Selama dua hari berturut- turut, Rabu dan Kamis pertengahan Juli lalu, Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy mengirim pernyataan kepada sejumlah wartawan tentang survei politik. Isinya, antara lain, usul akreditasi terhadap lembaga survei agar akuntabilitas kerja mereka dapat dipertanggungjawabkan. Romy, biasa dia dipanggil, juga berharap ada survei atas tingkat kepercayaan masyarakat terhadap survei.

Pernyataan Romy itu berdekatan dengan rilis sejumlah lembaga survei tentang pemilu. Selasa (16/7), Lembaga Survei Nasional (LSN) menyatakan, jika pemilu diadakan pada hari itu, Partai Golkar dan PDI-P bersaing menjadi pemenang, sedangkan PPP mendapat suara 4,3 persen. Rilis hasil survei keesokan harinya, Pusat Data Bersatu (PDB) juga menyatakan PDI-P dan Golkar bersaing jadi pemenang jika pemilu digelar pada hari itu. Namun, PPP hanya meraih 2,31 persen suara.

Dalam politik Indonesia saat ini, rilis seperti yang dilakukan LSN dan PDB bukan hal yang baru. Hasil prediksi seperti yang dibangun lewat sejumlah survei tidak sepenuhnya sesuai kenyataan. Misalnya, menjelang Pilkada DKI Jakarta 2012, sejumlah lembaga survei menyatakan pilkada akan berlangsung satu putaran dengan pemenang pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Namun, pilkada ternyata berlangsung dua putaran dan dimenangi Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama.

Namun, kasus ”melesetnya” survei seperti di Pilkada DKI Jakarta ternyata tidak terlalu memengaruhi popularitas survei dalam praktik politik saat ini. Hampir semua parpol tetap menjadikan hasil survei sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan, seperti saat menentukan calon dalam pilkada. Calon presiden dari Partai Golkar, Aburizal Bakrie, beberapa kali menyebut survei saat menyatakan target perolehan tingkat elektabilitas dan popularitas dalam waktu tertentu.

Partai Demokrat bahkan menyatakan pemenang konvensi pemilihan calon presiden yang mereka usung di Pemilu 2014 akan ditentukan hasil survei. Artinya, penilaian survei telah mengalahkan hal-hal seperti rekam jejak, kesamaan ideologi, serta garis perjuangan antara calon yang akan diusung dan Partai Demokrat.

Anjloknya elektabilitas, menurut hasil survei, juga banyak disebut kader Demokrat sepanjang tahun 2011 hingga awal 2013 ketika mereka bicara tentang pentingnya penyelamatan partai. Salah satu ”bentuk” penyelamatan itu adalah berhentinya Anas Urbaningrum dari jabatan ketua umum dan digantikan Susilo Bambang Yudhoyono.

Akhirnya, hasil survei memang dapat menentukan nasib politisi di Indonesia. Akibatnya, tidak mengherankan jika ada politisi yang kebakaran jenggot lalu menuding sana-sini saat dirinya atau partainya dinilai buruk oleh survei. Sebaliknya, jangan kaget jika ada politisi yang tiba-tiba terlihat percaya diri karena menurut hasil survei dipersepsikan baik oleh publik meski karyanya belum terasa. Survei menjadi senjata atau kambing hitam?

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Direktur Eksekutif Cirus Surveyor Group Andrinof Chaniago menuturkan, survei memang dapat dipakai menggiring opini. Bahkan, caranya dapat dengan ”membiaskan” data. ”Misalnya dengan mengatakan, menurut survei, capres A akan ada di urutan satu jika berpasangan dengan Z. Padahal, belum tentu ini karena A hebat, siapa tahu justru Z yang hebat. Pasalnya, saat capres B dipasangkan dengan Z, ternyata juga menjadi di urutan satu,” ujar Andrinof.

Dengan pertimbangan itu, Andrinof yang juga mantan Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia setuju perlu ada pihak independen untuk memberikan penilaian secara obyektif terhadap sejumlah survei. (M HERNOWO)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan 'Positivity Rate'

Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan "Positivity Rate"

Nasional
Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Nasional
Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X