Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini, Ada 3 Calon Kapolri yang Lapor Kekayaan ke KPK

Kompas.com - 29/07/2013, 10:18 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga calon Kapolri dijadwalkan lapor harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (29/7/2013). Mereka adalah Kapolda Sumatera Selatan Inspektur (Irjen) Jenderal Saud Usman Nasution, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Anas Yusuf, dan Kepala Divisi TI Polri Irjen Tubagus Anis Angkawijaya.

"Hari ini ada tiga orang yang dijadwalkan klarifikasi, yaitu Saud Usman Nasution, Kapolda Sumsel, Anas Yusuf, Wakil Kepala Bareskrim Polri, dan Tubagus Anis Angkawijaya, Kadiv Telematika Polri," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Senin.

Ketiga jenderal bintang dua itu dinilai berpotensi menggantikan Jenderal Timur Pradopo. Saud Usman pernah menjabat sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri pada 2009. Saud merupakan lulusan Akademi Kepolisian, satu angkatan dengan Kapala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Sutarman yakni tahun 1981. Saud pernah menjabat Kadiv Humas Polri pada 2011 dan Wakabareskrim Polri pada 2012. Kemudian, ia menjabat Kapolda Sumsel dan posisinya digantikan oleh Anas Yusuf.

Anas sendiri sebelumnya menjabat Kapoda Kalimantan Timur. Namanya mulai dikenal ketika menjadi Ketua Tim Pemburu Muhammad Nazarudin yang terjerat kasus dugaan korupsi wisma atlet.

Sementara itu, Tubagus Anis sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Barat. Pria kelahiran Bandung 13 Oktober 1957 itu juga Akpol angkatan 1981. Tubagus yang telah hadir lebih dahulu ke KPK, enggan berkomentar banyak mengenai harta kekayaannya. Dia pun langsung memasuki mobil dinasnya dan meninggalkan Gedung KPK, Jakarta sekitar pukul 09.50 WIB.

"Sama saja (harta kekayaan) kayak yang dulu," ucapnya singkat.
Ketiganya harus naik terlebih dahulu ke bintang tiga atau pangkat Komisaris Jenderal untuk dapat menjadi Kapolri.

Ada 9 nama calon Kapolri yang diminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk melapor harta kekayaannya ke KPK. Para calon Kapolri ini diberi jadwal untuk melapor harta kekayaan selama 2 pekan sejak Senin (22/7/2013).

Seperti diketahui, yang dilakukan Kompolnas merupakan tindak lanjut rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengganti Kapolri Jenderal Timur Pradopo pada tahun ini atau sebelum masa pensiun Timur yakni tahun 2014. Mereka yang berpotensi menjadi calon Kapolri yakni masih memiliki masa tugas lebih dari dua tahun dan pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah.

Ada sejumlah nama yang beredar sebagai calon Kapolri. Untuk jenderal bintang tiga, yaitu Kabareskrim Polri Komjen Sutarman, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, dan Kepala BNN Komjen Anang Iskandar. Adapun untuk jenderal bintang dua, yaitu Kadiv TI Inspektur Jenderal (Pol) Tubagus Anis Angkawijaya yang sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Barat, Wakabareskrim Polri Irjen Pol Anas Yusuf, Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrodin Haiti, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi, Kakorlantas Irjen Pudji Hartanto, Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Bayu Seno, Kapolda Bali Irjen Arif Wachjunadi, dan Kapolda Sumsel Irjen Saud Usman Nasution.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com